KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengupayakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendongkrak kinerja perekonomian domestik. Salah satunya, adalah program perlindungan sosial. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 18 Juni 2021, program perlindungan sosial sudah tersalurkan Rp 64,91 triliun atau 43,8% dari pagu anggaran Rp 148,27 triliun. 

Sri Mulyani bilang, untuk mengetahui apakah program yang sudah disalurkan tersebut sudah efektif atau belum, banyak survei dan pemantauan yang dilakukan oleh banyak lembaga, seperti Bank Dunia, Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai, dan lain-lain.

“Hasil survei pelaksanaan PEN klaster perlindungan sosial dapat menahan pemburukan, menjaga daya tahan dan survival di tengah tekanan,” ujar Sri Mulyani, Senin (21/6) via video conference. 

Baca Juga: Realisasi anggaran PEN mencapai Rp 226,63 triliun hingga 18 Juni 2021

Ia merinci, pertama, program perlindungan sosial dinilai memiliki targeting program yang semakin baik. 

Hal ini disebabkan lantaran hampir semua rumah tangga masyarakat 40% terbawah menerima setidaknya satu bantuan. Kemudian, isu exclusion dan inclusion error masih ada, tetapi sudah ada perbaikan data dasar. 

“Dalam hal ini, data sudah terus diusahakan untuk diperbaiki oleh Kementerian Sosial,” tambahnya. 

Kemudian, dari sisi persentase, rumah tangga yang menerima bantuan sosial juga meningkat menjadi 73% pada November 2020, dengan sebelumnya pada Mei 2020 hanya sebesar 55%. 

Kedua, program perlindungan sosial terbukti meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini ditunjukkan adanya tambahan rekening dalam penyaluran program baik itu kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan bantuan subsidi upah (pekerja maupun guru honorer). 

Ketiga, kartu prakerja dinilai mampu membantu dalam peningkatan kompetensi. Survei membuktikan, lebih dari 85% menyatakan mendapat peningkatan kompetensi dan sebanyak 96% responden menyatakan insentif bermanfaat untuk kebutuhan pokok. 

Keempat, adanya diskon listrik termanfaatkan dengan baik. Pelanggan pasca bayar secara otomatis mendapat keringanan dan meski pelanggan pra bayar tidak otomatis mendapat keringanan, tetapi 94% menyatakan bisa mengakses program. 

Kelima, bantuan kuota internet didapuk mmebantu proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebanyak 85% responden menilai bantuan kuota meringankan ekonomi. 

Kemudian, sebanyak 83% responden merasa terbantu dalam proses belajar mengajar dan tingkat kepuasa publik mencapai 63,2%. 

Selanjutnya: BPK: Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 di Daerah Bermasalah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi