JAKARTA. Hingga Februari 2015 nanti, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Salah satu pembahasan yang dibahas adalah asumsi makro 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dua asumsi makro yang tidak bisa dikontrol yaitu Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah. Untuk ICP, asumsinya sangat ditentukan oleh harga minyak dunia. "ICP itu dikendalikan oleh pasar, khususnya oleh produsen minyak terkenal dunia," ujar Bambang dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Jakarta, Kamis (22/1). Soal rupiah, menurut Bambang, ada faktor yang berasal dari dalam negeri dan ada sebagian faktor yang sifatnya eksternal. Untuk menahan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terlalu tajam, memang harus ada upaya dari BI dan pemerintah. Namun juga tidak bisa terhindarkan adanya faktor global.
Menkeu: ICP & kurs rupiah tak bisa dikontrol
JAKARTA. Hingga Februari 2015 nanti, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Salah satu pembahasan yang dibahas adalah asumsi makro 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dua asumsi makro yang tidak bisa dikontrol yaitu Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah. Untuk ICP, asumsinya sangat ditentukan oleh harga minyak dunia. "ICP itu dikendalikan oleh pasar, khususnya oleh produsen minyak terkenal dunia," ujar Bambang dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Jakarta, Kamis (22/1). Soal rupiah, menurut Bambang, ada faktor yang berasal dari dalam negeri dan ada sebagian faktor yang sifatnya eksternal. Untuk menahan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terlalu tajam, memang harus ada upaya dari BI dan pemerintah. Namun juga tidak bisa terhindarkan adanya faktor global.
