BANDUNG. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia siap memerangi kejahatan perpajakan antar negara.

Hal itu disampaikan Bambang saat menghadiri Pertemuan G-20 pada 12-18 April lalu di Amerika Serikat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, gagasan itu muncul didorong dengan adanya skandal Panama Papers.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

"Skandal Panama Papers itu membuka mata kita dari transaksi intenasional yang mungkin menghindari pajak, dan menyembunyikan indetitas seseorang," katanya dalam acara diskusi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/4/2016) lalu.

Dalam pertemuan G-20, katanya, juga membahas implementasi "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) serta Automatic Exchange of Tax Information in Financial Sector (AEOI).

Suahasil mengatakan, berdasar keterangan sekjen OECD,  masih ada dua negara yang menolak implementasi keterbukaan data pajak. Dua negara itu adalah Panama dan Bahrain. Namun, katanya, Presiden G-20 dari China mengkonfirmasi bahwa Panama akan ikut keterbukaan data pajak itu.

Selain itu, Suahasil mengatakan, dalam pertemuan G-20, Bambang juga menunjukkan cara Indonesia menghadapi pelemahan ekonomi global.

"Menkeu tunjukkan Indonesia pakai semua kebijakan mulai dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural," ujarnya. (Penulis: Achmad Fauzi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News