JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo yakin Komisi X DPR mengetahui pembahasan anggaran tahun jamak (multiyears) proyek pembangunan sarana olahraga Bukit Hambalang. Sebab, dia beralasan anggaran tersebut tidak bisa dikucurkan tanpa restu dari DPR.Menurut Agus, sejak awal Komisi X dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sepakat bahwa anggaran pembangunan proyek itu disepakati tahun jamak. Sebab, berdasarkan hasil studi, proses pengerjaan proyek tersebut melebihi dari satu tahun.Agus bilang, program anggaran tahun jamak ini harus diajukan sejak awal pembahasan anggaran karena setelah diusulkan akan dikaji oleh Kementerian Keuangan. Jika proyek tersebut masuk akal, Kementerian Keuangan akan menyetujui program anggaran tahun jamak tersebut. "Tapi itu hanya kontrak dan sudah tersedia anggarannya namun belum disetujui. Persetujuan harus melalui pemerintah dan DPR," kata Agus, Kamis (5/7).Selain itu, Agus hakul yakin Komisi X DPR terlibat pembahasan program ini lantaran besarnya anggaran Hambalang terus meningkat. Awalnya, anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 125 miliar lalu naik menjadi Rp 175 miliar hingga Rp 500 miliar. "Pasti ada pembahasannya. Kalau tidak, Direktorat Jenderal Anggaran tidak akan menyetujuinya," ucap Agus.Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Zulfadly mencurigai soal penetapan anggaran tahun jamak proyek Hambalang. Dia menduga ada prosedur yang tidak ditempuh.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menkeu: Komisi X DPR setujui anggaran Hambalang
JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo yakin Komisi X DPR mengetahui pembahasan anggaran tahun jamak (multiyears) proyek pembangunan sarana olahraga Bukit Hambalang. Sebab, dia beralasan anggaran tersebut tidak bisa dikucurkan tanpa restu dari DPR.Menurut Agus, sejak awal Komisi X dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sepakat bahwa anggaran pembangunan proyek itu disepakati tahun jamak. Sebab, berdasarkan hasil studi, proses pengerjaan proyek tersebut melebihi dari satu tahun.Agus bilang, program anggaran tahun jamak ini harus diajukan sejak awal pembahasan anggaran karena setelah diusulkan akan dikaji oleh Kementerian Keuangan. Jika proyek tersebut masuk akal, Kementerian Keuangan akan menyetujui program anggaran tahun jamak tersebut. "Tapi itu hanya kontrak dan sudah tersedia anggarannya namun belum disetujui. Persetujuan harus melalui pemerintah dan DPR," kata Agus, Kamis (5/7).Selain itu, Agus hakul yakin Komisi X DPR terlibat pembahasan program ini lantaran besarnya anggaran Hambalang terus meningkat. Awalnya, anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 125 miliar lalu naik menjadi Rp 175 miliar hingga Rp 500 miliar. "Pasti ada pembahasannya. Kalau tidak, Direktorat Jenderal Anggaran tidak akan menyetujuinya," ucap Agus.Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Zulfadly mencurigai soal penetapan anggaran tahun jamak proyek Hambalang. Dia menduga ada prosedur yang tidak ditempuh.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
