KONTAN.CO.ID - Pemerintah mematok penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 1.609,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dari target APBNP tahun ini yang sebesar  Rp Rp 1.472,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk tidak terlalu menekan wajib pajak di kelompok ekonomi tertentu. Pasalnya, selama ini target terlalu kuat sehingga menimbulkan tekanan.

"Ada banyak sekali feedback dari pengusaha yang bilang mereka sangat khawatir target terlalu tinggi. Kita akan berkomunikasi terus dengan para pengusaha melalui Kadin dan APINDO untuk menjelaskan target dan perencanaan kita," ujar dia di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).

Meski memiliki angka yang moderat, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan tetap memperkuat reformasi perpajakan yang selama ini berjalan. Di antaranya terkait business process, sistem teknologi informasi, keterbukaan informasi perpajakan, dan meningkatkan edukasi masyarakat.

"Dengan demikian tax ratio (rasio pajak) diproyeksikan 11,5% terhadap PDB (produk domestik bruto) pada tahun depan," ujarnya.

Adapun penerimaan perpajakan tahun depan terdiri dari pajak penghasilan (PPh) Rp 852,9 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 535,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 17,4 triliun, pajak lainnya Rp 9,7 triliun, cukai sebesar Rp 155,4 triliun, bea masuk sebesar Rp 35,7 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 3 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun depan diproyeksikan Rp 267,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari tahun ini sebesar Rp 260,2 triliun. Ada pula, penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun, lebih rendah dari tahun ini sebesar Rp 3,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati