BOGOR. Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan laporan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tahun 2014 mendatang di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono berserta sejumlah pimpinan lembaga negara, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12). Dalam laporan yang disampaikannya, Chatib mengatakan bahwa APBN tahun 2014 disusun dengan menggunakan beberapa parameter ekonomi makro. Menkeu menguraikan, parameter itu terdiri antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 5,5%, kurs rata-rata Rp 10.500 per dollar Amerika Serikat (AS), dan Surat Piutang Negara jangka 3 bulan sebesar 5,5%. Selain itu, APBN 2014 juga disusun berdasarkan parameter harga minyak mentah rata-rata US$ 105 per barel, lifting minyak sebesar 870.000 barrel perhari, dan lifting gas sebesar 120.000 perhari."Total pendapatan negara sebesar Rp 1667,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 1842,5 triliun. Maka defisit tahun 2014 sebesar Rp 175,4 triliun. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri," tutur Chatib dalam pengantar penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini membeberkan bahwa kementerian yang menerima DIPA secara langsung merupakan kementerian terbaik dengan lima kriteria. Pertama, hasil penilaian inisatif antikorupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nilainya di atas 6. Kedua, selama dua tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dari BPK. Ketiga, selama dua tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85 persen dari pagu yang ditetapkan. Keempat, selama 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward. Dan kelima, pagu anggaran dikelola di atas Rp 1 triliun. DIPA tersebut secara berturut-turut diserahkan oleh Presiden SBY didampingi Wapres Boediono kepada Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Sutarman, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan.
Menkeu laporkan susunan APBN 2014 ke Presiden
BOGOR. Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan laporan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tahun 2014 mendatang di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono berserta sejumlah pimpinan lembaga negara, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12). Dalam laporan yang disampaikannya, Chatib mengatakan bahwa APBN tahun 2014 disusun dengan menggunakan beberapa parameter ekonomi makro. Menkeu menguraikan, parameter itu terdiri antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 5,5%, kurs rata-rata Rp 10.500 per dollar Amerika Serikat (AS), dan Surat Piutang Negara jangka 3 bulan sebesar 5,5%. Selain itu, APBN 2014 juga disusun berdasarkan parameter harga minyak mentah rata-rata US$ 105 per barel, lifting minyak sebesar 870.000 barrel perhari, dan lifting gas sebesar 120.000 perhari."Total pendapatan negara sebesar Rp 1667,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 1842,5 triliun. Maka defisit tahun 2014 sebesar Rp 175,4 triliun. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri," tutur Chatib dalam pengantar penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini membeberkan bahwa kementerian yang menerima DIPA secara langsung merupakan kementerian terbaik dengan lima kriteria. Pertama, hasil penilaian inisatif antikorupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nilainya di atas 6. Kedua, selama dua tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dari BPK. Ketiga, selama dua tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85 persen dari pagu yang ditetapkan. Keempat, selama 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward. Dan kelima, pagu anggaran dikelola di atas Rp 1 triliun. DIPA tersebut secara berturut-turut diserahkan oleh Presiden SBY didampingi Wapres Boediono kepada Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Sutarman, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan.
