JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pelaku pasar tetap tenang menyikapi kondisi bursa, terkait munculnya sentimen negatif dari bursa global. Ia meyakinkan bahwa saat ini fundamental perekonomian Indonesia masih baik, tecermin dari kondisi neraca pembayaran dan kinerja perbankan. "Pemerintah dan BI waspada, tapi bukan berarti panik. Kami meminta fund manager tetap tenang dan tetap waspada agar kita bisa bersama-sama menghadapi ini," katanya di Komplek Istana Presiden, Senin (15/9)

Sebelumnya, Menkeu dan BI mengumpulkan para fund manager dan analis untuk memberi keterangan tentang kondisi pasar terkini dan fundamental perekonomian Indonesia di kantor Departemen Keuangan, Senin pagi.

Menkeu menjelaskan, para fund manager dan analis cenderung sangat sensitif terhadap berbagai skenario dan berita-berita yang menyebutkan adanya potensi kerawanan di bursa Indonesia. "Itu tidak perlu direaksikan secara berlebihan, yang kemudian dapat menimbulkan kerusakan lebih besar," imbau nya.

Pemerintah dan BI, kata Menkeu, terus mencermati sejumlah kebijakan moneter untuk memastikan bahwa masalah kesulitan likuiditas tidak terjadi. Seperti dengan mempercepat pencairan gaji, dan menempatkan dana pemerintah di account BI untuk perbankan komersial. "Uang itu bisa berputar lagi sehingga tensi atau suhu dari perekonomian yang berasal dari faktor likuditas itu, tidak menjadi persoalan. BI tadi menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan terhadap kondisi neraca pembayaran. Jadi spekulasi terhadap mata uang tidak perlu terjadi," urainya.

Menkeu juga menyoroti sejumlah bank yang telah menaikkan suku bunga pada angka yang sama sekali tidak realistis. Langkah perbankan tidak didasarkan pada fundamental atau dasar yang sesuai. Ia tetap yakin inflasi akhir tahun ini akan berada di kisaran 11,5. "Tapi untuk tahun depan kita optimistis akan ada di kisaran 6%. Apalagi saat ini harga komoditas turun,” ujarnya.

Terkait usulan IMF untuk menaikkan BI rate, Menkeu mengatakan pemerintah hanya akan melihat dan mendengarkan usulan tersebut. "Kalau ada analis, IMF, world bank, memberikan rekomendasi, kita lihat saja, kita dengar. Pada akhirnya pemerintah dan BI akan secara cermat melihat policy yang paling tepat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test