KONTAN.CO.ID - Pemerintah Daerah masih memiliki persoalan besar mengenai anggaran. Hal itu dinilai harus diperbaiki untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, persoalan di daerah selama ini sama dengan di pusat, yaitu belum tertibnya pencatatan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperbaiki pencatatan. Apalagi, masyarakat saat ini lebih kritis.

"Karena sebagian barang itu berasal dari utang. Kalau sudah jadi barang harusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa tahu kalau itu ada manfaat yang konkret," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (14/9).

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyebut adanya indikasi belanja daerah tak sesuai peruntukannya. Misalnya, yang tadinya anggaran itu untuk membangun jalan malah digunakan untuk membangun gedung. Atau, yang seharusnya untuk membangun embung malah digunakan untuk membangun jalan.

"Hal-hal itu yang harus diperbaiki dari tata kelolanya. Mekanisme penyetoran pelaporan dan penggunaan penerimaan daerah dan hibah masih belum sesuai ketentuan. Ini sama dengan pusat," tambahnya.

Ia menambahkan, sistem pengendalian pelaksanaan di daerah masih lemah. Ia berharap, daerah bisa membangun dan menguatkan sistem pengendalian pelaksanaan APBD.

"Survei kepuasan publik dan kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia meningkat. Mari kita memelihara hasil yang baik itu untuk memperbaiki laporan keuangan negara," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto