KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mewaspadai pelemahan rupiah dan pelebaran defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) akibat gejolak ekonomi global.

Pemerintah telah melakukan serangkaian langkah untuk menangkal efek dari gejolak ekonomi global terhadap rupiah. 

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap memonitor situasi dan akan tetap siaga untuk memberikan respon jika situasi berubah. "Kami akan terus memonitor situasi, kami juga harus melihat kalau reaksi yang muncul seperti ini, maki kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap siap siaga, jika situasinya berubah dan inilah yang akan kami lakukan,"ujarnya saat konferensi pers Rabu (5/9).

Menurutnya, bila membandingkan dengan negara lain di tiga komponen yakni neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka Indonesia sudah bagus pada dua dari tiga komponen tersebut. 

Hanya komponen neraca pembayaran yang harus diperbaiki. "Makanya kami sekarang akan memperbaiki isu neraca pembayaran. Dari sisi kebijakan moneter dan fiskal, APBN kita defisitnya menurun dan dari moneter inflasi tetap terjaga rendah. Itu sudah memberi keyakinan bahwa kami bersama BI bekerjasama secara dekat untuk menjaga kerangka makronya," jelas Sri Mulyani.

Catatan saja, untuk mempersempit CAD, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan. Pertama, penggunaan biodiesel B20 untuk solar PSO dan non PSO. Dengan mengurangi impor minyak mentah, mengganti dengan B20 maka penghematan devisa diperkirakan US$ 2 miliar tahun ini dan tahun depan bisa US$ 8 miliar-US$ 10 miliar.

Kedua, pemerintah dan BI juga dorong peningkatan sektor pariwisata untuk menarik devisa dari wisatawan asing.

Ketiga, meningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN). Keempat, meningkatkan daya dorong belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi domestik.

Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi tarif pajak penghasilan (PPh) impor barang kosnumsi guna mendorong penggunaan produk domestik. 

Proses evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.  Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan  kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam negeri, serta memperhatikan perkembangan industri nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi