JAKARTA. Pemerintah memprediksi beban anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bakal membengkak hingga Rp7 triliun pada 2011 jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi urung dijalankan.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo bilang, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk menjaga agar realisasi volumenya tetap aman yaitu kuota 38,5 juta kilo liter (KL). "Atas dasar itulah dialokasikan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp95,9 triliun dalam APBN 2011," katanya dalam rapat kerja di komisi VII DPR RI, malam ini (13/14)Lanjut Agus, setiap tahun pemerintah merogoh kocek dalam untuk anggaran subsidi sekitar Rp200 triliun atau 20% dari pendapatan negara yang berkisar Rp.100 triliun. Sementara 34% dari pendapatan negara tersebut biasanya langsung ditransfer ke daerah, 10-15% buat bayar bunga utang, dan 20-30% untuk belanja pegawai dan barang.“Sehingga sisanya sedikit sekali yang kita istilahkan belanja tidak terikat yang biasanya digunakan jika ada keadaan darurat, seperti gempa, musibah, atau masalah sosial yang mau kita lakukan atau seandainya bila kita ingin bangun infrastruktur,” ungkap Agus.Atas dasar itulah Menkeu berharap dukungan dari DPR untuk bisa mengelola kebijakan subsidi secara lebih berkeadilan. Namun, dia menegaskan pemerintah sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai solusi. “Kami tak ada niat naikkan harga BBM,selain itu kalau ada hemat tentu penghematan itu akan kita diskusikan saat bicara APBN-P 2011. Akan kita alokasikan untuk yang sebaik-baiknya," pungkasnya. Namun Fraksi PDI-P menyatakan dengan tegas menolak usulan pemerintah tersebut. Sementara fraksi lainnya relatif menyetujuinya dengan syarat pengunduran waktu pemberlakuan hingga pemerintah benar-benar siap. Hingga kini, rapat kerja komisi VII masih terus berlangsung dan belum ada keputusan menyangkut pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi awal tahun 2011 ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menkeu : Pembatasan BBM bersubsidi untuk menjaga realisasi volume BBM
JAKARTA. Pemerintah memprediksi beban anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bakal membengkak hingga Rp7 triliun pada 2011 jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi urung dijalankan.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo bilang, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk menjaga agar realisasi volumenya tetap aman yaitu kuota 38,5 juta kilo liter (KL). "Atas dasar itulah dialokasikan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp95,9 triliun dalam APBN 2011," katanya dalam rapat kerja di komisi VII DPR RI, malam ini (13/14)Lanjut Agus, setiap tahun pemerintah merogoh kocek dalam untuk anggaran subsidi sekitar Rp200 triliun atau 20% dari pendapatan negara yang berkisar Rp.100 triliun. Sementara 34% dari pendapatan negara tersebut biasanya langsung ditransfer ke daerah, 10-15% buat bayar bunga utang, dan 20-30% untuk belanja pegawai dan barang.“Sehingga sisanya sedikit sekali yang kita istilahkan belanja tidak terikat yang biasanya digunakan jika ada keadaan darurat, seperti gempa, musibah, atau masalah sosial yang mau kita lakukan atau seandainya bila kita ingin bangun infrastruktur,” ungkap Agus.Atas dasar itulah Menkeu berharap dukungan dari DPR untuk bisa mengelola kebijakan subsidi secara lebih berkeadilan. Namun, dia menegaskan pemerintah sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai solusi. “Kami tak ada niat naikkan harga BBM,selain itu kalau ada hemat tentu penghematan itu akan kita diskusikan saat bicara APBN-P 2011. Akan kita alokasikan untuk yang sebaik-baiknya," pungkasnya. Namun Fraksi PDI-P menyatakan dengan tegas menolak usulan pemerintah tersebut. Sementara fraksi lainnya relatif menyetujuinya dengan syarat pengunduran waktu pemberlakuan hingga pemerintah benar-benar siap. Hingga kini, rapat kerja komisi VII masih terus berlangsung dan belum ada keputusan menyangkut pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi awal tahun 2011 ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
