KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dihadapkan pada tantangan luar biasa akibat perubahan global yang drastis dan fundamental.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tatanan global yang selama ini dibangun di atas semangat kerja sama internasional kini berubah menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara yang semakin tajam. 

"Penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dasyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini," Ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 di Rentang 5,2%-5,8%

Menurutnya, globalisasi yang dulu menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi kini digantikan oleh proteksionisme dan orientasi inward looking. Oleh karena itu, prinsip 'my country first' merusak kerja sama bilateral dan multilateral yang telah menjadi pilar sejak Perang Dunia II.

Sri Mulyani menambahkan, blok-blok perdagangan dan investasi internasional kini banyak ditinggalkan, menciptakan gangguan serius dalam rantai pasok global. 

Hal ini menyebabkan peningkatan risiko dan biaya transaksi internasional serta memicu volatilitas tinggi dalam pasar global.

Ia menyebut, kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang menjadi salah satu contoh paling nyata dari tren ini. 

Sri Mulyani juga menyoroti perkembangan terbaru, seperti kesepakatan dagang AS-Inggris dan negosiasi dagang AS-Tiongkok yang menghasilkan jeda sementara dalam perang tarif. Namun, respons negara-negara terhadap kebijakan AS bervariasi, mulai dari negosiasi bilateral hingga langkah retaliasi.

Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan dunia sedang menghadapi ketidakpastian berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek perdagangan dan ekonomi, tetapi juga keuangan dan geopolitik. 

Ia pun menyayangkan melemahnya peran World Trade Organization (WTO) dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan internasional.

"Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun," katanya.

Baca Juga: Berbalik Arah, Sri Mulyani Sebut APBN April 2025 Mulai Surplus Rp 4,3 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News