KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah memandang rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 5,5% pada tahun 2022 merupakan asumsi yang secara potensial dapat dicapai. Asumsi ini akan sangat tergantung pada kemampuan menjaga penularan pandemi Covid-19.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung oleh langkah-langkah reformasi struktural yang akan terus dilakukan melalui implementasi Undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja investasi dan mengakselerasi penciptaan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/8).

Menkeu menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat dan dapat dicapai apabila Covid-19 dapat dikendalikan.

“Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 melalui varian Delta menjadi pelajaran yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus waspada, semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan Covid- 19 sehingga momentum pemulihan ekonomi dan kembalinya kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Burden Sharing SBN dengan BI, bisa hemat belanja bunga utang pemerintah

Sri Mulyani menyebut pemerintah memiliki optimisme supaya akselerasi pemulihan ekonomi tetap terjaga di tahun 2022. Optimisme tersebut tentu sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global dan perdagangan dunia, serta kecepatan pemulihan antarnegara yang telah mampu mengendalikan kasus Covid-19, termasuk kecepatan dan akses pelaksanaan vaksinasi, serta adaptasi kebiasaan baru di semua negara.

“Perluasan vaksinasi dan penanganan pandemi yang semakin baik di Indonesia, juga di berbagai negara di dunia akan diharapkan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dunia,” kata Menkeu.

Momentum pemulihan akan memberikan dasar untuk optimisme pemerintah dan juga di dalam terus meningkatkan langkah-langkah di dalam mendorong kembali, baik dari sisi demand maupun supply. “Momentum pemulihan tidak meninggalkan kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko yang masih mungkin terjadi, baik akibat Covid-19 sendiri maupun faktor geopolitik global,” kata Menkeu.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menggunakan APBN sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong akses maupun kualitas kebutuhan dasar rakyat melalui fasilitas kesehatan, pendidikan, serta memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan sosial.

“APBN telah menunjukkan peran sebagai instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi yang begitu dahsyat terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan terus mendorong untuk terjadi pemulihan” ujar Menkeu.

Kata Menkeu, RAPBN tahun 2022 akan terus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan, serta memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi struktural demi mewujudkan Indonesia yang semakin kuat. RAPBN 2022 didesain dengan semangat adaptif, responsif, dan fleksibel dengan tetap menjunjung optimisme untuk masa depan. 

Ia menegaskan program perlindungan sosial akan terus diperluas untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi yang akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Selanjutnya: Anggaran kesehatan melonjak pada 2022, ini penjelasan Sri Mulyani

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .