KONTAN.CO.ID - BUENOS AIRES. Ketegangan mewarnai pertemuan pemimpin keuangan negara-negara G20, terutama antara Prancis dan Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire bahkan menyebut kebijakan tarif yang ditempuh oleh AS sepenuhnya mengadopsi "hukum rimba". Mengutip BBC, Minggu (22/7), Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin membela tarif dan mendesak Uni Eropa dan China untuk membuka pasar mereka untuk memungkinkan persaingan bebas. AS memang mengalami defisit perdagangan dengan 28 negara-negara Uni Eropa dan China, yang berujung pada ditetapkannya kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. Kepada kantor berita AFP Minggu (22/7), Le Maire mengungkapkan bahwa perdagangan dunia tidak bisa dilaksanakan berdasarkan hukum rimba dan peningkatan tarif secara sepihak oleh AS disebut Le Maire merupakan implementasi dari hukum rimba tersebut. Pengenaan tarif dikatakan Le Maire merupakan pengejawantahan teori "yang terkuat yang menang" dan seharusnya tidak mendapat tempat pada perdagangan internasional.
Menkeu Prancis: Kebijakan tarif AS adalah cerminan hukum rimba
KONTAN.CO.ID - BUENOS AIRES. Ketegangan mewarnai pertemuan pemimpin keuangan negara-negara G20, terutama antara Prancis dan Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire bahkan menyebut kebijakan tarif yang ditempuh oleh AS sepenuhnya mengadopsi "hukum rimba". Mengutip BBC, Minggu (22/7), Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin membela tarif dan mendesak Uni Eropa dan China untuk membuka pasar mereka untuk memungkinkan persaingan bebas. AS memang mengalami defisit perdagangan dengan 28 negara-negara Uni Eropa dan China, yang berujung pada ditetapkannya kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. Kepada kantor berita AFP Minggu (22/7), Le Maire mengungkapkan bahwa perdagangan dunia tidak bisa dilaksanakan berdasarkan hukum rimba dan peningkatan tarif secara sepihak oleh AS disebut Le Maire merupakan implementasi dari hukum rimba tersebut. Pengenaan tarif dikatakan Le Maire merupakan pengejawantahan teori "yang terkuat yang menang" dan seharusnya tidak mendapat tempat pada perdagangan internasional.