KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya melalui program pemutihan.

Namun, kesempatan ini disertai dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban membayar cukai sesuai aturan.

Dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Purbaya menjelaskan bahwa bupati setempat berencana membangun kawasan industri serupa di lokasi lain dengan luas sekitar 5 hektare. 

Forum KB Bank Bedah Dinamika Ekonomi 2026 dan Tantangan Geopolitik

Pemerintah melihat peluang untuk menampung produsen rokok yang selama ini beroperasi di luar sistem agar dapat masuk ke dalam kawasan industri resmi tersebut.

"Dengan harapan produsen gelap masuk kesana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni. Tetapi setelah itu ke depan kita akan bertindak keras," ujar Purbaya, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Strategi Menkeu Purbaya Menangani Produsen Hasil Tembakau Ilegal

Purbaya menambahkan tujuan dari kebijakan ini adalah memberi ruang bagi produsen kecil untuk melegalkan produk mereka melalui pola penerapan cukai yang pas, sehingga mereka bisa bertahan tanpa mengganggu persaingan secara tidak adil.

"Pak Dirjen (Djaka Budi Utama) sedang mempelajari pola penerapan cukai yang pas untuk perusahaan kecil yang bisa hidup tetapi tidak terlalu menganggu pasar secara gak fair," katanya.

Purbaya menekankan dua prioritas pemerintah dalam pendekatan ini, yakni menjaga lapangan kerja dan memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi.

"Yang penting lapangan kerja tetap terjaga, namun tetap bayar. Jangan enggak bayar," ujarnya.

Baca Juga: Cukai Rokok Tak Naik Tahun Depan, Menkeu Purbaya Fokus Lakukan Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News