KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menilai kontribusi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut mendorong aktivitas perekonomian Jawa Barat yang tumbuh 5,73% secara tahunan pada kuartal II 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, APBN di Jawa Barat tidak hanya diarahkan untuk mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Masuk Bursa Calon Dirjen WHO dari Indonesia

Hal tersebut disampaikan Purbaya setelah melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Jawa Barat, realisasi belanja negara hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp 63,59 triliun atau 57,02% dari pagu.

Meski secara keseluruhan belanja negara masih terkontraksi 1,45% secara tahunan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 28,86% menjadi Rp 26,61 triliun.

Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada belanja modal. Hingga akhir Juli 2026, realisasi belanja modal mencapai Rp 3,11 triliun atau melonjak 115,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja modal tersebut menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah mengandalkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa untuk menjaga aktivitas ekonomi di tingkat daerah.

Hingga Juli 2026, realisasi TKD dan Dana Desa di Jawa Barat mencapai Rp 36,98 triliun atau 59,82% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas TKD sebesar Rp 35,46 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 1,52 triliun.

Baca Juga: RUU Ketenagakerjaan Makin Mengerucut, Buruh dan Pengusaha Sepakat 70%

APBN Dukung Program Prioritas

Dukungan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.

APBN juga mendukung sejumlah program strategis lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan dan energi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp 23,24 triliun kepada 357.300 debitur. Sementara itu, pembiayaan UMi mencapai Rp 1,31 triliun kepada 226.400 debitur.

Purbaya menegaskan, penyaluran anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Purbaya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/8/2026).

Baca Juga: Setoran Perpajakan Jabar Tembus Rp 81,3 Triliun hingga Juli 2026

Industri Pengolahan Jadi Penopang

Dukungan fiskal tersebut turut menopang aktivitas ekonomi Jawa Barat. Pada kuartal II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan dan 2,25% secara kuartalan.

Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan yang juga menjadi sektor utama dalam penerimaan pajak Jawa Barat.

Hingga Juli 2026, industri pengolahan menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 30,60 triliun atau 47,93% dari total penerimaan pajak Jawa Barat.

Kondisi makroekonomi Jawa Barat juga relatif terjaga. Inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,72% secara tahunan. Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Barat pada periode Januari-Juli 2026 mencatat surplus US$ 13,79 miliar.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai APBN berperan sebagai shock absorber sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: Prabowo Minta Pelaku Karhutla Ditindak Tegas, Polisi Tetapkan 17 Tersangka

Dukungan fiskal melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan pembiayaan usaha diharapkan dapat menjaga daya beli serta aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.

"Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," pungkas Purbaya.

Pemerintah memastikan akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News