KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum memutuskan apakah akan menurunkan tarif cukai hasil tembakau. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah apa pun terkait kebijakan cukai rokok akan ditentukan setelah kajian lapangan selesai dilakukan.

Menurut Purbaya, pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu bagaimana mekanisme cukai rokok berjalan, termasuk potensi adanya penyalahgunaan atau praktik “main-main” di lapangan.

Ia menilai, persoalan seperti peredaran cukai palsu perlu dibersihkan lebih dulu agar penerimaan negara bisa dihitung secara lebih jelas.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa tahu berapa pendapatan yang hilang dari cukai palsu itu. Dari situ baru saya bisa memutuskan, apakah ada ruang untuk menurunkan tarif,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pemerintah Akan Analisis Sebelum Putuskan Penyesuaian Cukai Rokok

Pemerintah, kata Purbaya, harus berhati-hati karena kebijakan di sektor cukai rokok menyangkut penerimaan negara, keberlangsungan industri tembakau, serta nasib jutaan tenaga kerja. 

Ia menegaskan, setiap keputusan akan mempertimbangkan implikasi fiskal, kondisi makroekonomi, kesehatan publik, dan daya tahan industri.

Wacana peninjauan ulang tarif cukai rokok belakangan mencuat setelah desakan dari pelaku industri dan sejumlah anggota DPR. Kebijakan cukai saat ini dianggap memberatkan industri, bahkan berpotensi memicu restrukturisasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sebagian pihak juga mendorong pemerintah lebih fokus memberantas rokok ilegal ketimbang terus menaikkan tarif cukai.

Baca Juga: Tarif Cukai Rokok Jadi Naik pada 2026? Ini Kata Bea Cukai

Sebagai salah satu penyumbang besar penerimaan negara, kebijakan cukai tembakau dinilai harus menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, keberlanjutan industri, tenaga kerja, dan tujuan kesehatan masyarakat.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan akan mengkaji skema penyesuaian tarif cukai untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut. Purbaya menekankan, keputusan akhir baru akan diambil setelah studi dan verifikasi lapangan rampung.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News