KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih adanya persoalan serius dalam ketepatan sasaran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Ia menyebut, sekitar 41% penerima PBI JKN berasal dari kelompok masyarakat yang seharusnya tidak masuk kategori miskin.

Menurut Purbaya, dari total anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2026 yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat, porsi terbesar memang ditujukan untuk kelompok rentan.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Sekitar 59% dari alokasi tersebut telah dinikmati oleh masyarakat pada desil 1 hingga 5, yakni kelompok yang seharusnya menjadi penerima PBI JKN.

Baca Juga: Mensos: 15 Juta Warga Mampu Tercatat sebagai Penerima PBI Jaminan Kesehatan

Namun demikian, ia menyoroti masih adanya penerima PBI JKN yang berada pada desil 6 hingga 10, atau kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak lagi layak menerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari negara.

"Namun, masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6 hingga 10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN," ujar Purbaya dalam rapat konsultasi bersama dengan Pimpinan DPR RI, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Kegaduhan Penokatifan PBI JKN

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan, secara keseluruhan sekitar Rp 897,6 triliun dari belanja APBN 2026 diperkirakan akan diterima langsung oleh masyarakat melalui berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial lainnya, termasuk PBI JKN yang mencakup 96,8 juta peserta.

"Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," katanya.

Selanjutnya: Bargain Hunting, Harga Emas Dunia Naik Kembali ke Kisaran US$ 5.000

Menarik Dibaca: Bargain Hunting, Harga Emas Dunia Naik Kembali ke Kisaran US$ 5.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News