KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan beberapa catatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Hal tersebut ia katakan saat memberikan arahan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 pada Rabu (27/12) di Balaikota.

Sri Mulyani menyoroti pendapatan yang ditargetkan tahun depan oleh Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 66 triliun. Hal itu tak dirasa punya dampak yang signifikan. "DKI dengan pendapatan Rp 66 triliun, pada 2018 maka merupakan APBD terbesar," kata Menkeu.

Mematok pendapatan tinggi, di sisi lain justru performa APBD DKI Jakarta dinilai Sri Mulyani belum mumpuni. Misalnya ia mencontohkan pada APBD 2017, DKI Jakarta memiliki 207 program yang diterjemahkan menjadi 6.287 kegiatan.

"Dengan makin banyak kegiatan makin sulit untuk diketahui jejaknya dan kinerjanya sulit diukur," lanjut Sri.

Hal ini terbukti misalnya dari serapan APBD, hingga Rabu (27/12) dari Bappeda, APBD 2017 baru terserap sebesar 75% atau senilai Rp 46,5 triliun dari target penyerapan sebesar Rp 61,82 triliun.

Serapan APBD ini jadi perhatian Menkeu sebab di lain sisi DKI Jakarta juga jadi provinsi penimbun APBD terbesar di perbankan yakni sekitar Rp 20 triliun.

Belum lagi dari postur APBD tersebut, alokasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 36,2%. "Lebih baik tak dibelanjakan daripada tak tahu dibelanjakan untuk apa. Ini dilema kapasitas memang," lanjut Sri.

Terakhir Sri juga memberi catatan tingginya biaya harga satuan yang ditetapkan di APBD. Sri mencontohkan untuk perjalanan dinas misalnya yang bisa mencapai tiga kali lipat lebih dibandingkan standar harga di pemerintahan pusat. "Biaya dinas persatuan orang DKI Jakarta bisa mencapai tiga kali lipat dari pusat mencapai Rp 1,5 juta. Sementara di pusat ditentukan hanya Rp 480.000 per hari," jelas Sri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini