KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada jajaran Kementerian Perhubungan untuk menggunakan anggaran lebih baik lagi. Dalam rapat penyusunan pagu kebutuhan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemenhub yang diadakan secara tertutup, Menkeu mengatakan masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.

"Tadi saya menyampaikan kinerja dari penggunaan anggaran 2014-2018 yang lalu ada beberapa bagian yang mungkin masih untuk perlu diperbaiki," tutur dia Kemenhub, Rabu (13/2).

Setidaknya ada dua bagian yang masih perlu diperbaiki betul-betul yakni dari sisi penyerapan dan alokasi dari penggunaan anggarannya di Kemenhub. Sekadar tahu saja, di tahun lalu Kemenhub tercatat hanya bisa menyerap anggaran 84,51% atau Rp 45,15 triliun dari total pagu Rp 53,42 triliun.

Sementara di 2017 juga hanya bisa menyerap 86,35% dari total anggaran Rp 47,94 triliun. Padahal di setiap tahun, anggaran Kemenhub selalu naik di setiap tahunnya. Tapi, secara prinsip Menkeu menghargai kinerja Kemenhub yang saat ini melakukan perencanan sejak awal di 2020. "Tentu-tentu untuk melihat bagaimana memperbaiki perencanaan anggaran agar bisa menunjang program-program Kemenhub," kata Menkeu.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa, pentingnya masalah transportasi dan perhubungan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan. Sehingga peranan penting dari Kemenhub ke depan menjadi sangat vital. 

Begitu juga kemungkinan Kemenhub ingin meningkatkan dan mengakselerasi terutama untuk berbagai infrastruktur, Menkeu bisa  menghadapi kendala anggaran dengan melalui KPBU.

Sehingga mulai dari persiapan proyeknya hingga fisibility stud bisa menaikkan minat dari swasta untuk ikut membangun termasuk penggunaan penjaminan, availibility payment maupun dari sisi gap anggaran. "Saya berharap tentu persiapaan perencanan anggaran berjalan secara lebih baik lagi," tutur Sri Mulyani.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, masukan dari Menkeu ini akan segera dikoordinasikan dengan baik oleh jajaran di Kemenhub. Tapi untuk di 2020 pihaknya sudah mulai mebgantisiapi dengan aplikasi e-planning.

Aplikasi ini nantinya akan melakukan pertama, menyusun perencanaan anggaran dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Kedua, menyusun perencanaan anggaran secara efisien, akuntabel dan transparan, sehingga terwujud good governance.

Ketiga, mendorong pendanaan alternative untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. "Hal ini diharapkan bisa memaksimalkan anggaran di Kemenhub kedepannya," kata Djoko.

Kemenhub juga menyadari, pihaknya juga akan mengendapkan opsi Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) dan investasi swasta untuk mengatasi masalah infrastruktur yang ada.

Sebab, kebutuhan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi Renstra Kemenhub tahun 2014-2019 adalah sebesar Rp 347,18 Triliun. Tapi Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 252,83 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .