KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal sebagai modal utama Indonesia dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari global.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, perjalanan ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi dunia. Gejolak yang terjadi di negara lain tetap dapat memberikan dampak terhadap Indonesia dan menuntut pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan.

“Perjalanan ekonomi Indonesia itu tidak bisa lepas dari perjalanan ekonomi dunia. Selalu ada gejolak yang harus kita hadapi. Gejolaknya belum tentu berasal dari kita sendiri. Gejolaknya bisa jadi dari belahan dunia yang lain, tetapi harus kita hadapi,” ujar Suahasil dalam pidatonya pada forum Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda, di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga: BGN Ubah Insentif SPPG, dari Rp6 Juta Jadi Rp2.000 Per Porsi Mulai 5 Oktober 2026

Ia mencontohkan kondisi terkini di Selat Hormuz. Meski persoalan tersebut bukan berasal dari Indonesia, ketegangan di kawasan tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, terutama melalui harga energi dan komoditas global.

“Apa yang terjadi di Selat Hormuz, bukan kita yang bermasalah. Negara kita tidak bermasalah, tetapi apa yang terjadi di Selat Hormuz membuat situasi kita harus melakukan adjustment,” katanya.

Suahasil mengatakan, berbagai gejolak ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya kesiapan kebijakan fiskal. Indonesia pernah menghadapi krisis ekonomi pada 1998, gejolak keuangan global pada 2008, hingga pandemi Covid-19.

Dalam setiap kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan asesmen secara tepat untuk menentukan respons kebijakan yang sesuai. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut pemerintah, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, dunia usaha dan sektor keuangan.

Menurut Suahasil, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 menjadi salah satu contoh ketika APBN harus mengambil peran secara countercyclical.

Baca Juga: Jumlah Kunjungan Wisman Mencapai 10,57 Juta Hingga Agustus 2026

Saat itu, krisis kesehatan berisiko menghentikan aktivitas ekonomi sehingga pemerintah harus bergerak cepat melalui berbagai program perlindungan sosial dan dukungan ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, APBN harus hadir. APBN harus countercyclical,” ujar Suahasil.

Berbagai kebijakan kemudian ditempuh, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), Kartu Prakerja, hingga berbagai relaksasi pembiayaan dan dukungan terhadap dunia usaha.

Namun, Suahasil mengingatkan bahwa kemampuan APBN untuk merespons krisis sangat bergantung pada kredibilitas dan disiplin fiskal yang dibangun sebelumnya.

"Disiplin dan kredibilitas fiskal memberi ruang bagi APBN untuk mendukung ekonomi ketika permintaan lemah," ujarnya.

Baca Juga: KSPN Sebut BSU Belum Cukup Dongkrak Daya Beli Pekerja

Karena itu, menurut Suahasil, konsolidasi fiskal tidak semata-mata menjadi tujuan akhir pemerintah. Konsolidasi diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus menciptakan ruang bagi APBN ketika perekonomian menghadapi tekanan.

Ia menegaskan, APBN pada akhirnya merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, fungsi tersebut harus berjalan dengan tetap mempertahankan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

“APBN-nya mesti sehat,” tegasnya.

Suahasil menambahkan, gejolak global seperti ketegangan di Selat Hormuz tidak selalu dapat dihindari. Jika gangguan terhadap jalur perdagangan tersebut berlangsung, harga komoditas, termasuk energi, dapat terdampak.

Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal memiliki ruang yang cukup untuk merespons perubahan kondisi global.

“APBN itu alat untuk melindungi masyarakat, untuk menumbuhkan ekonomi, untuk melindungi. Tetapi APBN itu harus kredibel,” kata Suahasil.

Baca Juga: Resmi, Insentif Dapur MBG Diubah, Bukan Lagi Rp 6 Juta Per Hari

Ia menilai keseimbangan antara menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kredibilitas APBN menjadi hal penting dalam menghadapi ketidakpastian global. 

Menurut Suahasil, bentuk gejolak ekonomi dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga respons pemerintah juga perlu menyesuaikan. Kebijakan fiskal, moneter maupun struktural dapat digunakan sesuai tantangan yang dihadapi.

Namun, fondasinya tetap sama, yakni menjaga kepercayaan dan tanggung jawab fiskal.

“Gejolak boleh berbeda, kebijakan boleh disesuaikan. Tetapi kredibilitas dan fiscal responsibility tetap menjadi fondasi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News