KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal pemberian bantuan sosial (bansos) di awal tahun 2024, jelang pemilihan umum (Pemilu). 

Sri Mulyani menegaskan, program bantuan sosial yang diberikan bukan perkara untuk kontestasi politik. Bansos sudah direncanakan sejak awal tahun anggaran dan sudah melewati proses politik yang benar. 

“Sudah ada dalam APBN. Sudah menjadi program. Silakan, kalau sedang berlangsung kontestasi politik. Namun, bansos yang disalurkan dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (30/1) di Jakarta. 

Baca Juga: Ekonom Sebut Penyaluran Bansos Masih Belum Tepat Sasaran

Awalnya, bansos mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat (DPR). Kemudian, setelah ada kesepakatan pemerintah dengan DPR, baru disahkan dalam Undang-Undang APBN. 

“Sehingga, kalau pemerintah menggunakan APBN, uang anggaran, yang sudah disetujui oleh DPR. Penggunaannya juga disetujui DPR ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah,” tambah Sri Mulyani. 

Pada awal tahun ini, pemerintah memang akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk tiga bulan, yakni untuk Januari 2024, Februari 2024, dan Maret 2024 per bulannya sebesar Rp 200.000 bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Kemudian, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024 bagi 22 juta KPM yang masing-masing diberi 10 kg beras. 

Baca Juga: Bagikan Bansos Beras di Bantul Yogyakarta, Jokowi Sebut Kualitas Premium

Untuk tahun 2024, pemerintah akan menyalurkan bansos sebesar Rp 496 triliun, atau angka tersebut naik Rp 20 triliun dari angka tahun 2023 yang sebesar Rp 476 triliun. 

Sekali lagi, ia menjelaskan, anggaran yang ada tersebut sudah melalui proses politik sebagaimana mestinya dan sudah melibatkan DPR dan juga pemerintah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi