KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sudah melakukan pelarangan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada 1,5 juta masyarakat yang masih memaksa melakukan mudik.

"Dari data awal, dimana dikatakan mudik 7% itu sekitar 17 juta tapi dengan operasi ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran, Sabtu (15/5).

Hal ini pun diterangkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia menjelaskan, dari survei yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa bila mudik dibiarkan maka akan ada 33% masyarakat yang cenderung mudik. Namun bila mudik dilarang, maka akan terjadi penurunan angka mudik menjadi 11%.

Baca Juga: Puncak arus balik diproyeksi 16 Mei dan 20 Mei, ini antisipasi pemerintah

"Pada saat larangan, saat kampanye sudah dilakukan, turun lagi 7%, dan setelah itu kita melakukan aksi-aksi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, termasuk Polri, maka turun lagi. Menurut catatan kami kurang lebih 1,5 juta," ujar Budi.

Menurut Budi, terjadi pula penurunan perjalanan di sektor udara, laut hingga kereta api sekitar 10%.

Sementara itu, melihat masih ada masyarakat yang memaksa mudik, Airlangga mengatakan kebijakan yang diambil adalah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Dia berharap dengan pengetatan ini, masyarakat yang positif Covid-19 bisa segera diisolasi di daerah masing-masing.

"Demikian pula saat akan kembali ke Jakarta, sudah diberikan beberapa tempat. Kalau di Sumatera, Pelabuhan Bakauheni dan beberapa titik di Pulau Jawa yang akan dipakai untuk monitor mereka yang akan kembali ke Jakarta," kata Airlangga.

Baca Juga: Arus balik, Pemerintah perketat skrining covid 19 di pelabuhan Bakauheni

Sementara itu, Budi Karya Sumadi juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya agar penularan Covid-19 tidak terjadi ke berbagai daerah. Menurutnya, dilakukan testing Covid-19 di daerah-daerah tertentu yang dianggap sensitif, ada pula mandatory testing di wilayah antara Jawa dan Sumatera dan antara Bali dan Jawa.

Selanjutnya: Pemerintah lakukan tes acak antigen saat arus balik di 21 lokasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi