KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, sebanyak 71.000 nasabah sudah difasilitasi hapus tagih kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Adapun kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN.

Baca Juga: Ini Kriteria UMKM yang Masuk Daftar Penghapusan Utang

Tugu Insurance Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Top GRC Awards 2025

“Paling banyak hapus tagih adalah BRI. Record ini tidak dicatat, kalau tidak salah 71.000 nasabah sudah dihapus tagih oleh BRI,” tutur Airlangga dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1).

Airlangga membeberkan, upaya hapus tagih kredit UMKM tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung dan mendorong pengembangan bisnis UMKM.

Hal ini sejalan dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan paling banyak menyerap tenaga kerja.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pelaku UMKM yang mendapat penghapusan piutang yaitu mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria.

”Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp 500 juta,” kata Maman.

Baca Juga: Menteri UMKM Ungkap Kriteria UMKM yang Dapat Masuk Daftar Penghapusan Utang

Kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Sedangkan kriteria ketiga yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

Maman mengungkapkan, ada 1 juta UMKM yang mendapat penghapusan piutang. Namun bagi pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, terbuka untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News