KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan di balik anggaran perlindungan sosial yang ‘jumbo’ pada tahun 2024 yang menimbulkan kecurigaan dan syarat akan muatan politik.

Untuk diketahui, pemerintah menganggarkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini sudah ditetapkan dalam UU No. 19/ 2023 tentang APBN 2024.

Anggaran perlinsos ini terhitung menjadi anggaran paling besar sepanjang sejarah Presiden Jokowi menjabat, atau bahkan hampir setara saat momentum pandemi Covid-19 berlangsung yakni sebesar Rp 498 triliun.

Saat menyampaikan paparannya di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Pilpres 2024, Airlangga menyebut, anggaran perlinsos yang meningkat ini sejalan dengan perkembangan perekonomian dan juga kebutuhan masyarakat miskin.

Baca Juga: Dihadapan MK, Sri Mulyani Blak-Blakan Banyak Negara Krisis Karena Buruk Kelola APBN

“Anggaran perlinsos 2024 yang meningkat utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah,” tutur Airlangga dalam paparannya saat menghadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).

Adapun dalam asumsi dasar ekonomi makro nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 15.000 per dollar AS. Sementara itu kondisi rupiah per 22 Maret 2024 tercatat Rp 15.664 per dolar AS (eop) atau rata-rata mencapai Rp 15.645 per dollar AS (ytd), terdepresiasi 1,60% dibandingkan posisi akhir 2023.  

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia tahun ini diasumsikan US$ 82 per barel, dengan harga per Januari 2024 mencapai US$  77,12 per barel (eop/ytd). Asumsi harga minyak mentah Indonesia ini meningkat dari realisasi pada 2023 yang sebesar US$ 78,43 per barel sehingga berimplikasi pada kenaikan subsidi energi 2024.

Menurut Airlangga, pada tahun 2024, kenaikan harga komoditas dan nilai tukar berimplikasi pada kenaikan subsidi 2024 bila dibandingkan 2023. Di samping itu, volume BBM bersubsidi juga mengalami peningkatan dari 16,5 juta KL menjadi 19,5 juta KL.

Adapun alokasi anggaran subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam alokasi program perlinsos yakni mencapai 38%.

Sebagai informasi, anggaran perlinsos tahun 2024 yang mencapai Rp 496,8 triliun, tersebut dikelola dan disalurkan  oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Dari total anggaran perlinsos tersebut salah satunya dikelola oleh Kemensos.

Baca Juga: Saksi dan Ahli Prabowo-Gibran Beri Keterangan di Sidang MK, Ini yang Disampaikan

Anggaran Perlinsos yang dikelola K/L di antaranya, oleh Kemensos nilainya sebesar Rp 75,6 triliun. Anggaran tersebut hanya khusus digunakan untuk menyalurkan program kartu sembako, Program Keluarga harapan (PKH), dan asistensi rehabilitasi sosial.

Nah selain Kemensos, dari total anggaran perlinsos tersebut juga dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Rp 30 triliun. pengelolaan anggaran di dua kementerian tersebut diberikan untuk menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kemudian, dikelola juga oleh Kementerian Kesehatan Rp 49 triliun untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), atau disalurkan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, disalurkan juga langsung ke masyarakat desa atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa anggarannya mencapai Rp 10,7 triliun.

Terakhir yang dikelola oleh non K/L dengan anggaran Rp 330 triliun di antaranya  disalurkan untuk subsidi energi antara lain untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik.

Untuk subsidi non energi diantaranya subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi kendaraan umum, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi kredit perumahan. Lalu digunakan juga untuk antisipasi penanggulangan bencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari