KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memantau terlebih dahulu estimasi kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Menurutnya, penghitungan dampak ekonomi tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

"Nanti kita monitor dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Airlangga kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Senin (19/10).

Baca Juga: Bank Indonesia Diprediksi Tahan Suku Bunga di Tengah Tekanan Rupiah

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center for Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa berdasarkan studi yang dilakukan Celios,  total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun.

Kerugian tersebut juga dirasakan dalam jangka panjang, lantaran karhutla menimbulkan beban kesehatan yang menggerus daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas tenaga kerja. 

Meski begitu, angka tersebut bahkan belum memperhitungkan kemungkinan karhutla terus meluas hingga akhir 2026.

"Angka Rp 123,1 triliun ini setara 49,1% dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026, dan yang perlu digarisbawahi, angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar dari yang kami sampaikan hari ini," ujar Huda.

Huda menjelaskan, kerugian ekonomi yang berasal dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp 29,54 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Estimasi tersebut menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk. (2021) dalam jurnal Nature Communications, yang kemudian dikombinasikan dengan data historis Bank Dunia untuk krisis karhutla pada 2015 dan 2019.

Kerugian tidak hanya berasal dari lahan dan aset yang terbakar. Aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, pertanian, akomodasi, serta makanan dan minuman juga berpotensi mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi. 

Dari sisi wilayah, Kalimantan Barat mencatat dampak ekonomi nominal terbesar dengan nilai sekitar Rp 5,7 triliun. Berikutnya Papua Barat sebesar Rp 4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 2,8 triliun. 

"Ini menandai bahwa karhutla kini bukan hanya persoalan Kalimantan dan Sumatra, tapi sudah merambat ke Indonesia Timur," kata Huda. 

Karhutla juga berpotensi menekan penerimaan pemerintah daerah. Celios memperkirakan terdapat potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang sebesar Rp 269,86 miliar akibat karhutla pada tahun ini. 

Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi kehilangan penerimaan terbesar, yakni Rp 93,8 miliar, disusul Kalimantan Barat sebesar Rp 28,9 miliar.

Menurut Huda, dampak fiskal tersebut tidak hanya terjadi di wilayah yang mengalami kebakaran. Dampaknya juga dapat merambat ke daerah lain melalui keterkaitan sektor turunan seperti industri olahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.

Baca Juga: Mendagri Respons Usulan Malaysia untuk Beri Tekanan Finansial ke Korporasi Karhutla

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News