KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 secara keseluruhan dengan bantuan pemerintah. 

“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya," kata Airlangga usai acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, Kamis (22/8). 

Pria yang juga menjabat sebagai ketua harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini bilang program pemerintah akan terus didorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis dengan capaian yang tinggi. 

Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan. Di antaranya, DNKI telah melakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta selama 2023. 

Baca Juga: OJK: Penguatan Inklusi dan Literasi Keuangan Jadi Kunci Peningkatan Likuiditas

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening. Ini setara dengan 86% dari total pelajar di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. 

Kemudian inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan," ucap Airlangga. 

Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM. 

Baca Juga: Luncurkan Program GENCARKAN, Ini Sederet Target OJK di Tahun 2025

Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat. Lalu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 449 triliun. 

Pemerintah juga telah menyalurkan Kartu Tani kepada 10,69 juta petani. Kemudian ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa. 

"Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Airlangga. 

Seperti diketahui, OJK baru merilis hasil SNLIK 2024 hasil kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 75,02% dan tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih