KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran belum tentu berisi susu. Sebab, hal ini masih belum diputuskan hingga saat ini. "Belum, belum diputus," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7). Selain itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan harga per porsi program tersebut.
Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis disebut-sebut akan membutuhkan pasokan pangan 12,7 juta ton per tahun. Berdasarkan data papaparan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan tercatat, 12,7 juta ton pangan tersebut terdiri dari karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah serta 1,8 juta ton sayuran per tahun. Kebutuhan pada program makan bergizi gratis ini akan diutamakan berasal dari dalam negeri. Baca Juga:
Demi Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Diduga Pangkas Anggaran Sejumlah Pos "Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ujar Dirgayuza dalam acara Seminar Indef di Jakarta, Senin (29/7). Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar program makanan bergizi gratis harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat tersebut adalah harus memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Ahli Gizi dan harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.
"Karena anggaran yang tersedia Rp 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya," kata Hasan. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergizi gratis untuk tahun 2025. Besaran anggaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 dengan range 2,29% hingga 2,82% Produk Domestik Bruto (PDB). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari