KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah berupaya mendorong realisasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang, Kebijakan transformasi ekonomi dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ada lima kebijakan yang menjadi lima pilar utama dalam transformasi ekonomi. 

Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, pemerintah masih sulit turunkan ICOR

Yuk Liburan Hemat hingga Rp5 Juta dengan Kartu Debit Utama Jenius Visa (m-Card)

Pertama, Darmin mengatakan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah secara masif selama lima tahun terakhir. Dari 233 proyek strategis nasional (PSN), setidaknya terdapat 62 proyek yang diselesaikan. 

“Tema dalam transformasi ekonomi ini mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada. Tentu saja, pembangunan infrastruktur yang belum ada atau belum selesai akan tetap berlanjut,” kata Darmin dalam Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju, Jumat (9/8). 

Kedua, pemerintah memperkuat implementas kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi faktor ketimpangan. Darmin bilang, salah satunya melalui program Reforma Agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Ketiga, meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap modal asing jangka pendek. “Porsi asing di investasi portofolio kita saja sudah 40%, ini arahnya harus kita buat menurun meski memang tidak bisa secara cepat dan begitu saja karena tetap dibutuhkan,” kata Darmin. 

Dengan menggencarkan inklusi keuangan, Darmin berharap akses masyarakat terhadap sektor dan sistem perbankan makin besar. Lantas, gap antara tabungan dan investasi (saving-investment) bisa menurun. 

Baca Juga: ICOR Indonesia masih tinggi, Menkeu: Kualitas pendidikan dan birokrasi jadi penyebab

Selain itu, untuk menekan kebutuhan terhadap dollar AS dilakukan pengembangan transaksi non dolar antar negara dan mendorong industri penghasil devisa, antara lain industri non migas berorientasi ekspor, pariwisata, serta jasa yang menghasilkan remitansi.

Editor: Noverius Laoli