KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerapan kebijakan B20 masih terhambat masalah teknis. Hal itu ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Siang tadi. Menurut Darmin, maslah teknis itu seperti persoalan tanki dan kapal dalam hal purchase order (PO). "Saat diumumkan tanggal 1 Oktober dimulai, PO keluar dan minta tiga hari selesai tapi nggak dapet, ada juga soal kapal dan jarak pengiriman," katanya di Kompelk Istana Kepresidenan, Selasa (16/10). Tak hanya itu, dirinya juga mengaku sudah memiliki daftar-daftar badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menudukung kebijakan B20 ini. Misalnya, BU BBN yang terlambat mengirim sehingga PO tidak bisa terpenuhi. "Kita akan periksa semua," tegas Darmin. Adapun daftar tersebut pun sudah ia komuikasikan kepada Kementerian ESDM untuk segera diputuskan.
Menko Darmin: Penerapan B20 terhambat soal teknis
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerapan kebijakan B20 masih terhambat masalah teknis. Hal itu ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Siang tadi. Menurut Darmin, maslah teknis itu seperti persoalan tanki dan kapal dalam hal purchase order (PO). "Saat diumumkan tanggal 1 Oktober dimulai, PO keluar dan minta tiga hari selesai tapi nggak dapet, ada juga soal kapal dan jarak pengiriman," katanya di Kompelk Istana Kepresidenan, Selasa (16/10). Tak hanya itu, dirinya juga mengaku sudah memiliki daftar-daftar badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menudukung kebijakan B20 ini. Misalnya, BU BBN yang terlambat mengirim sehingga PO tidak bisa terpenuhi. "Kita akan periksa semua," tegas Darmin. Adapun daftar tersebut pun sudah ia komuikasikan kepada Kementerian ESDM untuk segera diputuskan.
