KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah ketidakkompakkan pemerintah darah dan pemerintah pusat masih menjadi masalah utama dalam menerapkan kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mengatakan, memang dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat kerap tidak bisa dilaksanakan di pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut dinilai menjadi hambatan tersendiri. "Masalah sinkronisasi ini memang masalah yang dihadapi dalam empat tahun terakhir, bahkan saya selaku Menko bekerja sangat keras sekali untuk hal ini," ungkap Luhut di Gedung DPR belum lama ini.
Luhut mengakui alasan perkembangan Indonesia sangat terlambat, antara lain karena sinkronisasi kerja yang sangat sulit. "Bahkan terkadang kita di antar kementerian sudah membuat kesepakatan tapi di bawah kesepakatan itu tidak bisa dilakukan, sinkronisasi kerja memang butuh effort yang sangat luat biasa," tambah Luhut. Ia memberi contoh yakni soal proyek LRT, khususnya soal lahan ada kurang lebih 100 titik yang perlu dibebaskan dan itu perlu kehadiran dari berbagai kementerian. Belum lagi secara prosedural antar kementerian juga perlu memakan waktu yang lama.
