KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan belum akan mengikuti permintaan Amerika Serikat (AS) untuk melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebelum negara tersebut memberikan kepastian pemberian fasilitas fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.

Saat ini pemberian fasilitas tersebut masih dalam proses ulasan dari AS. "GSP biasalah dia tidak langsung bilang kasih, tapi ini prosesnya berjalan, tapi tetap kita tidak dihentikan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kompleks istana kepresidenan, Senin (14/10).

Baca Juga: Transaksi kartu debit GPN meningkat seiring gencarnya distribusi kartu

Beberapa persyaratan diminta oleh pihak AS dalam review GSP. Salah satunya adalah meminta kelonggaran terhadap visa mastercard untuk pembayaran di Indonesia. "Itu salah satu yang tadinya mereka minta," terang Darmin.

Darmin menjelaskan, saat ini masih belum ada keputusan resmi dari pihak AS. Meski tidak ada pernyataan akan memberikan fasilitas GSP kembali pada Indonesia, AS juga tidak menunjukkan sikap akan mencabut fasilitas GSP.

"Tapi paling tidak, tidak ada arah mengatakan 'Eh kalau tidak, kita mau hentikan loh', itu tidak ada," ungkap Darmin.

Baca Juga: Disebut ada lobi AS, BI tegaskan tidak akan revisi aturan pelonggaran GPN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli