KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, setiap tahun ada sekitar 3,6 juta angkatan kerja baru. Dimana 1,3 juta merupakan angkatan kerja baru dari perguruan tinggi dan sisanya dari lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, bahkan juga ada yang dari SMP. Ia mengatakan, artinya setiap tahun pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan kerja baru. Hal tersebut diakui bukan menjadi hal mudah. Adapun angkatan kerja baru saban tahun tersebut dihadapkan pada pertumbuhan industri di Indonesia yang terbatas.
"Tentu saja Ini bukan pekerjaan yang mudah dan industri bukan satu-satunya harapan. Kenapa? karena pertumbuhan industri di Indonesia, Saya kira belum termasuk negara yang cukup advance di dalam perkembangan industri. Beda dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan Jerman," kata Muhadjir dalam Puncak Perayaan Hari Buruh Internasional 2023, Senin (1/5).
Baca Juga: Penciptaan Lapangan Kerja Dinilai akan Jadi Pekerjaan Rumah Bagi Capres 2024 Ia mengatakan, di Jerman anak sekolah saat lulus dari SMP sudah diijon oleh beberapa industri. Maka saat masuk ke SMK pelajar tersebut sudah semi bekerja. Kondisi tersebut lantaran di Jerman, siklus angkatan kerja menurut Muhadjir sudah stabil. Dimana masing-masing industri sudah mengetahui jumlah yang pensiun per tahun dan berapa jumlah angkatan kerja uang masuk per tahun itu sudah bisa dihitung. "Beda di Indonesia karena pertumbuhan industri masih sangat terbatas, maka kita jangankan lapangan kerja, untuk mencarikan tempat praktek anak-anak SMK di dunia industri susahnya bukan main," imbuhnya. Oleh karenanya, pemerintah tidak mungkin mendorong seluruh angkatan kerja Indonesia bisa masuk dunia industri. Muhadjir menyebut, solusi yang dapat dilakukan menyikapi angkatan kerja baru setiap tahunnya ialah mendorong untuk masuk ke dunia entrepreneur. Untuk mencapai hal tersebut, maka kerjasama antara pemerintah bersama Kadin dengan Apindo menjadi pilihan yang strategis untuk memastikan bahwa angkatan kerja Indonesia tumbuh menjadi angkatan kerja yang produktif, terampil dan terserap di lapangan kerja. Guna mendorong angkatan kerja yang terserap di dunia kerja, pemerintah telah menurunkan Peraturan Presiden tentang revitalisasi vokasi. Dimana aturan ini ingin memastikan agar berbagai macam pendidikan dan pelatihan vokasi kompatibel dengan dunia kerja, baik di dunia industri maupun dunia usaha. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan revitalisasi SMK. Muhadjir menyebut pada revitalisasi SMK kurikulum SMK ditentukan oleh Kadin yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
Baca Juga: Harapan Besar Pebisnis Kepada Para Calon Presiden "Periode kedua ini kemudian diperlebar menjadi revitalisasi vokasi, sehingga tidaknya SMK saja, tetapi menyangkut Politeknik bahkan mencakup pelatihan-pelatihan baik yang pelatihan di bawah Kementerian Tenaga Kerja maupun pelatihan yang di bawah industri maupun dunia usaha," jelasnya. Revitalisasi vokasi ditujukan agar bonus demografi yang didapat Indonesia bermanfaat. Ia berharap agar pelaksanaan revitalisasi vokasi dapat dicapai bersama antara pemerintah, pelaku industri, organisasi penyedia lapangan kerja. "Agar bonus demografi kita betul-betul bisa kita panen bukan menjadi musibah dari demografi," harapnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
