JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, mengatakan, kebijakan dasar pemerintah dalam mengelola Papua ada tiga cara. Pertama, penekanan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia (RI). Kemudian pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua sejak 2001 dan terakhir pendekatan pembangunan Papua secara ekonomi dan kesejahteraan.Ini tidak pernah berubah sejak KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) jilid satu. Memang ada amanat untuk evaluasi setiap 5 tahun. Dan pada evaluasi 2006 diakui bahwa pelaksanaan otsus Papua dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. "Pada 2007, muncul Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2007 yang intinya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” tukasnya dalam Rapat Tim Khusus DPR Pemantau Pelaksanaan UU No. 2/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (25/11).Namun, evaluasi 2006 dan 2007 belum terlaksana dengan baik karena sudah dekat dengan periode pemilu (2008-2009). “Menteri, pemerintah, dan DPR sudah terpaku pada pelaksanaan Pemilu, saya bisa maklum bila pelaksanaan Inpres tidak maksimal,” imbuhnya.Setelah itu, pertengahan 2010, pihaknya pun melakukan evaluasi internal. Hasilnya semacam pemikiran bahwa harus ada satu unit khusus untuk memantau pelaksanaan otsus Papua dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.Inpres 2007 ini tidak ada yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan evaluasi, ketika diserahkan kepada Menteri Koordinator. Inilah yang melahirkan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) untuk memberi jaminan bahwa Otsus 2001 dilaksanakan dengan baik.Tantangan UP4B ke depan, seperti disampaikan Joko, yakni membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama terkait pembangunan di wilayah itu sendiri maupun pembangunan di sektor kementerian. “Saat kami belanja masalah di sana, ada keluhan dari gubernur bahwa ada program kementerian yang tidak sejalan dengan program daerah,” ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menko Polhukam : Ada 3 cara mengelola Papua
JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, mengatakan, kebijakan dasar pemerintah dalam mengelola Papua ada tiga cara. Pertama, penekanan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia (RI). Kemudian pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua sejak 2001 dan terakhir pendekatan pembangunan Papua secara ekonomi dan kesejahteraan.Ini tidak pernah berubah sejak KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) jilid satu. Memang ada amanat untuk evaluasi setiap 5 tahun. Dan pada evaluasi 2006 diakui bahwa pelaksanaan otsus Papua dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. "Pada 2007, muncul Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2007 yang intinya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” tukasnya dalam Rapat Tim Khusus DPR Pemantau Pelaksanaan UU No. 2/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (25/11).Namun, evaluasi 2006 dan 2007 belum terlaksana dengan baik karena sudah dekat dengan periode pemilu (2008-2009). “Menteri, pemerintah, dan DPR sudah terpaku pada pelaksanaan Pemilu, saya bisa maklum bila pelaksanaan Inpres tidak maksimal,” imbuhnya.Setelah itu, pertengahan 2010, pihaknya pun melakukan evaluasi internal. Hasilnya semacam pemikiran bahwa harus ada satu unit khusus untuk memantau pelaksanaan otsus Papua dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.Inpres 2007 ini tidak ada yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan evaluasi, ketika diserahkan kepada Menteri Koordinator. Inilah yang melahirkan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) untuk memberi jaminan bahwa Otsus 2001 dilaksanakan dengan baik.Tantangan UP4B ke depan, seperti disampaikan Joko, yakni membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama terkait pembangunan di wilayah itu sendiri maupun pembangunan di sektor kementerian. “Saat kami belanja masalah di sana, ada keluhan dari gubernur bahwa ada program kementerian yang tidak sejalan dengan program daerah,” ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
