KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Oleh karena itu, Hadi menyebut, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024), dikutip dari Antaranews.

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Baca Juga: Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Pegawai Pajak, Kenali Tandanya

Tak hanya Dirjen Pajak, dia menyebut juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Minggu ini, saya akan panggil Dirjen Pajak. Kemudian, dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Menurut Hadi, mereka bersama-sama akan mendalami faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga mengalami kebocoran.

"Apakah Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," katanya.

Baca Juga: Imbas Kebocoran 6 Juta Data NPWP, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam dan Menkominfo

Namun, Hadi menegaskan bahwa pihaknya bersama BSSN sedang melakukan validasi data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga bocor tersebut.

“Kemudian, kami juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya adalah nomor telepon, NIK dan NPWP,” ujarnya.

Editor: Yudho Winarto