KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan sanksi tegas kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terbukti memfasilitasi aktivitas perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa sanksi tersebut berupa pencabutan tanda daftar PSE, yang akan mengakibatkan status operasi mereka menjadi ilegal di Indonesia.

"Kominfo akan mencabut tanda daftar PSE. Jadi, jika tidak terdaftar lagi, maka PSE tersebut dianggap ilegal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dapat mencabut izin operasionalnya. Jika tanda daftarnya sudah kami cabut, maka PSE tersebut disebut sebagai PSE ilegal," jelas Budi Arie.

Baca Juga: OJK akan Blokir Pelaku Judi Online Sehingga Tak Bisa Akses Layanan Jasa Keuangan

Surat Peringatan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Menkominfo Budi Arie juga mengungkapkan bahwa ia telah mengirimkan surat kepada lebih dari 11 ribu PSE, meminta mereka untuk tidak memfasilitasi aktivitas perjudian online dalam sistem elektronik mereka. Dalam surat tersebut, setiap PSE diminta untuk menandatangani Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online, yang merupakan bentuk komitmen untuk tidak mendukung kegiatan ilegal tersebut.

“Per kemarin, saya sudah menandatangani surat untuk lebih dari 11 ribu PSE Penyelenggara Sistem Elektronik untuk segera membuat Pakta Integritas,” tandasnya.

Menkominfo juga memimpin pembacaan deklarasi bersama perwakilan dari 11 Asosiasi dan Perhimpunan Sistem Pembayaran Nasional. Pakta Integritas yang ditandatangani ini berlaku bagi semua PSE yang beroperasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Komitmen Pemerintah dalam Memberantas Judi Online

Dalam upaya memberantas judi online, Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengambil tindakan tegas terhadap PSE yang melanggar. Ia mencontohkan platform media sosial BigoLive, yang telah mendapatkan peringatan kedua karena tidak hanya memfasilitasi perjudian tetapi juga konten pornografi. Menkominfo menyatakan bahwa jika pelanggaran terus berlanjut, Kominfo tidak akan ragu untuk menutup platform tersebut.

"Kita ingin ruang digital yang sehat dan produktif bagi masyarakat," tegas Budi Arie.

Baca Juga: Ini Dua Terobosan Pemerintah untuk Berantas Judi Online

Isi Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online

Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online yang telah ditandatangani mencakup tiga poin utama:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan: PSE wajib melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan mekanisme pencegahan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka tidak memfasilitasi perjudian dalam jaringan atau bentuk lainnya.

2. Kampanye dan Edukasi: PSE diharuskan melaksanakan kampanye, edukasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya perjudian daring sesuai dengan anjuran pemerintah kepada seluruh karyawan, staf, dan pihak terkait.

3. Dukungan Penuh terhadap Pemerintah: PSE harus mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan konten dan muatan perjudian daring sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembacaan Deklarasi Pakta Integritas, Menkominfo Budi Arie didampingi oleh Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .