KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi soal stiker pejabat publik yang biasa dikirim melalui pesan singkat WhatsApp (WA) seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Supratman tak mempermasalahkan adanya stiker tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan adanya batasan.

“Stiker, kalau stiker mah kalau jempol, oke, sama Menteri Hukum apalagi dengan Presiden ya siapa yang mau kan, siapa yang mau, tapi kalau buat sesuatu yang tidak senonoh batasannya sekali lagi,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru: Pemerintah Tegaskan Kebebasan Berpendapat Tetap Terjamin

Supratman mengingatkan adanya Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya, ia berharap masyarakat mulai memahami definisi penghinaan dalam pasal tersebut.

“Bisa pahami mana yang boleh mana yang tidak,” ujarnya.

“Itu wajib, jadi itu harus Presiden sendiri. Clear ya,” ucap dia.

Selanjutnya: Askrindo Dorong Ketahanan Pangan sebagai Strategi Bisnis Berkelanjutan

Menarik Dibaca: Hujan Amat Deras di Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (6/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News