KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah akan membebaskan narapidana koruptor untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Yasonna bilang, pembebasan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012. Sementara revisi tersebut saat ini masih belum dilakukan.

Lebih lanjut Yosanna mengakui bahwa ada pembebasan narapidana. Namun, pembebasan tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kelebihan kapasitas agar tidak menjadi penularan virus corona.

Baca Juga: Jaksa Agung AS perintahkan pembebasan napi di tengah wabah corona

"Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan Sub Komite PBB Anti Penyiksaan," kata Yasonna kepada wartawan, Minggu (5/4).

Yasonna menggambarkan, sejumlah lapas memang telah kelebihan daya tampung. Ada sejumlah lapas baik lapas laki-laki, maupun lapas perempuan.

Sebagai contoh, lapas kelas IIA Labuan Ruku yang kelebihan kapasitas hingga 691%. Lapas yang seharusnya berkapasitas 300 orang itu dihuni oleh 2.373 orang.

"Negara-negara di dunia sudah merespons himbauan ini. Iran membebaskan 95.000 orang, Brazil 34.000, dan lainnya," pungkas Yasonna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari