JAKARTA. Jika berjalan sesuai rencana, pada malam ini, Kamis (17/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto akan mengumumkan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) di Yogyakarta.

Atas rencana penerbitan Perpu MK tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin meminta dukungan masyarakat atas Perpu tentang MK tersebut. Menurut Amir, Perpu itu dibutuhkan MK untuk mengawasi kinerja kesembilan hakim konstitusi agar tidak melenceng dari yang seharusnya.

"Saya kira masyarakat umum sepakat saat ini bahwa MK memerlukan semacam pengawas ya," tutur Amir ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden Kamis (17/10).

Lebih lanjut Amir menjelaskan bahwa penerbitan Perpu tersebut merupakan hak subjektif presiden dan SBY juga mempunyai kewenangan untuk menilai secara subjektif. Menurutnya, terbitkan Perpu MK ini merupakan hal yang strategis dan penting.

"Saya harapkan dukungan dari masyarakat sekiranya perpu itu diterbitkan. Saya kira dukungan tentu akan sangat tinggi dari masyarakat," terang politisi demokrat tersebut.

Amir menolak mengomentari terkait sejumlah anggota DPR dan masyarakat yang menolak perpu tersebut. Tapi menurutnya, dalam negera demokrasi penolakan seperti itu merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Selain itu, Amir bilang, bila Undang-Undang MK direvisi, maka diperlukan waktu satu sampai dua tahun ke depan, sementara pengawasan terhadap hakim MK dibutuhkan saat ini.

Jadi terbitnya Perpu MK ini dinilai sebagai solusi sebelum nantinya pemerintah melakukan revisi terhadap UU MK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan