KONTAN.CO.ID - MANILA. Krisis Timur Tengah menjadi sorotan pertemuan diplomatik negara Asia Tenggara di Manila pada Selasa (21/7/2026). Para menteri luar negeri ASEAN menyuarakan keprihatinan serius atas permusuhan yang kembali terjadi, yang menambah ketidakpastian di kawasan yang sedang berjuang untuk mengelola ketegangan dan konflik internalnya sendiri.

Menteri luar negeri dari 11 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan mitra utama mengadakan pertemuan di Manila pekan ini di tengah ketidakstabilan sejak Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali terlibat konflik terbuka.

Perang yang menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan energi melalui Selat Hormuz, serta inflasi dan pertumbuhan global. Risiko telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dengan kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran mengumumkan blokade angkatan laut terhadap Arab Saudi, membuka potensi front baru dalam konflik dan meningkatkan ancaman terhadap pasokan energi dan perdagangan global di luar Teluk.

“Kami sangat prihatin bahwa perkembangan ini sangat melemahkan upaya yang sedang dilakukan oleh para mediator utama dan mengurangi prospek penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi,” kata para menteri ASEAN dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tertutup seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Harga Minyak Tergelincir di Tengah Usaha Gencatan Senjata AS-Iran

Asia Tenggara, importir minyak utama dengan produk domestik bruto gabungan sebesar US$ 3,8 triliun, sangat rentan terhadap krisis pasokan dan telah berupaya mempercepat mekanisme pembagian minyak ASEAN untuk mengurangi dampaknya.

ASEAN tidak kekurangan tantangan yang lebih dekat dengan negaranya dan akan mengadakan konsultasi pada hari Selasa mengenai konflik di Myanmar, karena inisiatif perdamaian blok tersebut goyah, lima tahun setelah kudeta militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara yang telah menewaskan sekitar 100.000 orang.

Para pejabat juga kemungkinan akan membahas ketegangan di Laut Cina Selatan, dengan ASEAN dan China masih berupaya untuk menyimpulkan kode etik untuk mencegah perselisihan meningkat setelah hampir 10 tahun.

Menjelang pertemuan tersebut, sekutu AS, Filipina, menuduh personel Penjaga Pantai China secara agresif memukul kepala salah satu personel angkatan lautnya dengan tongkat di dekat Second Thomas Shoal yang dipersengketakan di Laut China Selatan pada hari Senin. Penjaga Pantai China menyebut tuduhan itu "palsu" dan Beijing pada hari Selasa mengatakan telah memanggil duta besar Filipina.

Departemen Luar Negeri AS mengutuk apa yang digambarkannya sebagai tindakan "berbahaya dan agresif" China, dalam apa yang disebutnya sebagai "pola provokasi China yang mengkhawatirkan terhadap operasi maritim Filipina yang sah".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan bergabung dalam pertemuan yang dipimpin ASEAN dalam beberapa hari mendatang dan dapat bertemu di sela-sela pertemuan. India, Jepang, Australia, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Uni Eropa, antara lain, juga akan hadir.

Tanpa menyebut nama China, Rubio mengkritik Beijing dalam sebuah opini yang diterbitkan di surat kabar Filipina saat kedatangannya di Manila pada hari Selasa, menegaskan kembali komitmen AS terhadap kebebasan navigasi, tetapi memperingatkan bahwa kebebasan tersebut "sama sekali tidak dijamin".

"Jika perairan tersebut jatuh di bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik Amerika Serikat maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman baru yang mengerikan terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka," kata Rubio dalam artikel tersebut.

Baca Juga: Kapal Tanker Ditinggalkan Awak usai Diduga Terkena Proyektil di Selat Hormuz

Rubio menegaskan kembali bahwa putusan arbitrase tahun 2016 yang membatalkan klaim kedaulatan China yang luas di Laut China Selatan bersifat final dan mengikat, dan mengatakan AS akan menghormati kewajibannya kepada Filipina dan sekutu lainnya "saat mereka menghadapi ancaman baru dan memaksa terhadap kepentingan bersama kita."

China tidak mengakui putusan arbitrase tersebut, yang menguntungkan Filipina.