KONTAN.CO.ID - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior  U Min Aung Hlaing. Senin (4/9).  Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu, Menlu Retono menyampaikan de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar.

Pertemuan dengan Jenderal Hlaing merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal. 

“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas Menlu RI seperti dikutip dari siaran pers yang diterima KONTAN, Selasa(5/9).

Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menanggapi hal ini Menlu RI, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan. Termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang. “Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Retno.  

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Retno juga mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini