KONTAN.CO.ID - SEOUL. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengatakan bahwa perintah Presiden AS Donald Trump untuk membatasi latihan militer gabungan tampaknya sebagian bertujuan menekan Seoul agar mendukung upaya AS terkait masalah Iran, di samping isu-isu lain yang belum terselesaikan seperti investasi.

"Menurut saya, pesan Presiden Trump mencakup tekanan terkait beberapa masalah yang belum tuntas yang menyangkut pemerintah Korea Selatan, serta pesan bagi Korea Utara dan niat Amerika Serikat untuk memecah kebuntuan terkait masalah Iran," kata Cho seperti dilansir Reuters, Rabu (19/8/2026).

Cho mengungkapkan, salah satu potensi sumber ketegangan adalah janji Korea Selatan untuk berinvestasi sebesar US$ 350 miliar di Amerika Serikat berdasarkan kesepakatan perdagangan yang ditandatangani tahun lalu.

Baca Juga: Dana Asing Seret ke Obligasi Asia, Indonesia Cuma Kebagian US$40 Juta

Seoul belum mengumumkan rincian rencana investasi tersebut, meskipun Cho mengatakan Washington telah mengirimkan proposal kepada Seoul yang memuat garis besar proyek-proyek yang dapat dipertimbangkan.

"Kami tidak dapat bergerak lebih cepat terkait rencana investasi tersebut karena kami harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan komersial dan menjalani prosedur hukum," kata Cho. 

Ia menyebutkan adanya masalah tak terduga lainnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Korea Selatan dan Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka akan mempersingkat latihan militer tahunan dari 11 hari menjadi lima hari dan mengurangi sebagian latihan lapangan, menyusul perintah Trump untuk memangkas partisipasi AS secara signifikan.

Baca Juga: Sentimen Industri Thailand Naik Dua Bulan Beruntun, Ditopang Penjualan Mobil Listrik

Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young, yang menghadiri sidang dengar pendapat yang sama, mengatakan ia meyakini Trump sedang melangkah lebih dekat untuk menjajaki pertemuan baru dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan cara membatasi latihan militer yang selama ini memicu kemarahan Pyongyang.