KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan ada kementerian/ lembaga (K/L) yang meminta agar penilaian reformasi birokrasi untuk instansinya dinaikkan.

Ia menyebut, tujuan kenaikan nilai reformasi birokrasi ini agar berdampak pada besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai instansi tersebut.

"Selama ini ada K/L yang menghubungi kami kadang minta nilai reformasi birokrasinya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik," kata Anas dalam Rakortas Kepala daerah dan Forkopmida 2023, dipantau secara daring, Selasa (17/1).

Baca Juga: Kemenpan RB Siapkan Aturan ASN Bisa WFA atau Kerja dari Mana Saja

Anas menegaskan, penilaian reformasi birokrasi bukan hanya dikaitkan dengan besaran tukin. Lebih dari itu, jika ingin target prioritas presiden tercapai reformasi birokrasi perlu dilakukan.

"Ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Karena selama ini kita hanya mengurus hilirnya saja," tambah Anas.

Sehingga nantinya yang akan dinilai Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, serta inflasi.

Ia mengatakan, selama ini proses penilaian hanya diukur dari penyelesaian administrasinya saja. Padahal administrasi hanyalah sebagian kecil dari reformasi birokrasi.  

"Presiden minta dampaknya terukur. Kalau pemda reformasi birokrasinya bagus, berarti kemiskinannya pasti turun. Pelayanan investasi juga bagus, pasti investasinya bertambah," ucapnya.

Baca Juga: Tahap Awal Pembangunan Rumah Dinas ASN di IKN Butuh Anggaran Rp 9,4 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat