KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan ada kementerian/ lembaga (K/L) yang meminta agar penilaian reformasi birokrasi untuk instansinya dinaikkan. Ia menyebut, tujuan kenaikan nilai reformasi birokrasi ini agar berdampak pada besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai instansi tersebut. "Selama ini ada K/L yang menghubungi kami kadang minta nilai reformasi birokrasinya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik," kata Anas dalam Rakortas Kepala daerah dan Forkopmida 2023, dipantau secara daring, Selasa (17/1).
Baca Juga: Kemenpan RB Siapkan Aturan ASN Bisa WFA atau Kerja dari Mana Saja Anas menegaskan, penilaian reformasi birokrasi bukan hanya dikaitkan dengan besaran tukin. Lebih dari itu, jika ingin target prioritas presiden tercapai reformasi birokrasi perlu dilakukan. "Ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Karena selama ini kita hanya mengurus hilirnya saja," tambah Anas. Sehingga nantinya yang akan dinilai Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, serta inflasi.
