KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pariwisata, Arief Yahya menjanjikan dukungan dalam penyelenggaraan event lokal pariwisata yang berlangsung di Selat Sunda. Arief Yahya menjanjikan dukungan tersebut tidak hanya pada event yang termasuk dalam 100 Calendar of Event, tapi juga pada "local event" yang berlangsung di Selat Sunda.

"Bila biasanya Kemenpar hanya mendukung event yang termasuk ke dalam 100 CoE, maka khusus untuk Selat Sunda, kami juga akan mendukung 'local event'," jelas Menpar dalam event Jambore Pokdarwis & HPI di Provinsi Banten, yang dilaksanakan Selasa (12/2) di Mutiara Carita Cottage, Pandeglang, Banten.

Dukungan Kempar tersebut dimaksud untuk mempercepat kebangkitan pariwisata di Selat Sunda serta memberikan kepastian keamanan kepada wisatawan. Tagline ‘Selat Sunda Aman’ bahkan diminta untuk digunakan secara konsisten pada program-program pariwisata. "Saya minta untuk program kita konsisten menggunakan tagline Selat Sunda Aman," ujar Menpar dalam keterangan yang diterima KONTAN.

Belajar dari erupsi Gunung Agung dan Gempa Lombok, status destinasi Banten pasca-tsunami juga tidak ditetapkan sebagai darurat. Penetapan status darurat di tempat wisata yg terkena dampak bencana, diakui Menpar memiliki pengaruh yang tidak baik. Pasalnya, negara-negara asing dapat memberikan "travel advice" kepada warganya.

Penetapan status darurat sempat dilakukan di Bali pasca-erupsi Gunung Agung. Saat itu, Bali kehilangan pemasukan hingga 1 miliar dolar AS dan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman).

"Hal serupa juga terjadi di Banten. 'Occupancy rate' hotel di sini rata-rata 50-60%. Pasca-tsunami, dalam 2 bulan 'occupancy rate' di Banten kurang dari 10%. Maka dari itu, saya minta Banten tidak ditetapkan status darurat tapi bantuan harus tetap mengalir ke sana," ujar Menpar.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan tsunami Selat Sunda memiliki dampak besar pada tiga sektor ekonomi Pandeglang. "Ada 3 sektor yang lumpuh di Pandeglang pasca-tsunami yaitu pariwisata, maritim, dan agrobisnis. Walaupun belum pulih seratus persen tapi semua sudah kembali berjalan. Kami hanya mengeluarkan SK 14 hari darurat karena kerja sama pemerintah pusat dan daerah sangat baik dalam menangani bencana ini. Kami juga telah berkordinasi dengan stakeholder dan pemilik usaha pariwisata untuk kembali bangkit," ujar Irna.

Pelarangan pengadaan acara di hotel serta mahalnya tiket pesawat juga menjadi bahasan dalam dialog Jambore Pokdarwis dan HPI. Menpar mengaku sempat mendiskusikan permasalahan yang dialami para pelaku industri pariwisata tersebut kepada Presiden. "Saya sempat berdiskusi dengan Presiden mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan seorang menteri tentang larangan mengadakan acara di hotel. Larangan ini telah dicabut Presiden, hotel-hotel bisa menjadi lokasi acara serta rapat. Lalu yang kedua, saya juga berdiskusi soal harga tiket pesawat yang mahal. Harga tiket naik karena avtur di Indonesia 30% lebih mahal daripada di luar. Mahal karena avtur dimonopoli di Indonesia. Lalu, apa solusinya? Hari ini Presiden akan memanggil Dirut perusahaan tersebut untuk memintanya menurunkan harga avtur atau muncul saingan dalam penjualan avtur di Indonesia, " jelas Menpar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini