JAKARTA. Menteri Perindustrian (Memperin) M.S. Hidayat mengatakan rencana pemerintah untuk mengambilalih saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Pasalnya, pihak investor dari Jepang belum sepakat terkait harga aset yang dimiliki perusahaan tersebut.

"Kalau harganya bisa sepakat alhamdulilah. Kalau tidak sepakat, kita jalan terus, jadi proyeknya diambil-alih. Dan sengketa harganya kalau tidak tercapai pada waktunya, kita ajak dia ke abitrase, biar ada pihak ketiga," tutur Hidayat ketika ditemui di Kantor Presiden, Rabu (21/8).

Namun jika pihak investor asal negara matahari terbit tersebut, Hidayat meminta agar menunjuk lembaga independen untuk mengaudit Inalum sehingga harganya bisa ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Kendati masih mempersoalkan harga, Mantan Ketua Kadin ini menegaskan bahwa proses produksi dan pekerjaan di Inalum tetap berjalan normal. 

Catatan saja, untuk mengambilalih Inalum sepenuhnya dari Jepang, pemerintah perlu membayar Rp 7 triliun. Adapun di tahun lalu pemerintah telah membayar sebesar Rp 2 triliun.

Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal untuk sektor produksi alumunium di Sumatera Utara. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, pemerintah justru harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia 41,12% dengan konsorsium swasta pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium 58,88%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan