JAKARTA. Rencana insentif penurunan harga gas industri yang masuk dalam paket ekonomi ketiga sedang digodok agar bisa segera direalisasikan.  Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, apabila penurunan harga gas untuk industri dapat dilakukan, akan memberikan efek berganda yang positif pada perekonomian nasional. Ini didorong karena pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan penghematan devisa.

“kami mengusulkan penurunan harga gas untuk industri Ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” kata Menperin dalam rilis, Senin (15/8).

Harga gas yang diinginkan oleh sektor industri berdasarkan nilai keekonomian seyogyanya sekitar US$ 3- US$ 4 per per million metric british thermal unit (mmbtu). Industri mengharapkan dapat memperoleh harga yang kompetitif dengan melihat harga gas dari negara lain terutama di ASEAN sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri dan global.

KB Bank Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatera

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, rata-rata harga gas untuk sektor industri masih tinggi sebesar US$ 9,5 per mmbtu. Misalnya, industri pupuk dan industri petrokimia dikenakan harga gas sebesar US$ 6,28-US$16,7 per mmbtu. Sementara di sektor tersebut, gas merupakan komponen utama dalam struktur biaya produksi mencapai 70%.

“Demikian juga dengan industri tekstil, pulp dan kertas dengan harga gas sebesar US$ 9,15-US$ 16,0 per mmbtu,” ungkap Airlangga. Menperin menghitung, apabila penurunan harga gas bumi menjadi US$ 3,8 per mmbtu akan menurunkan penerimaan negara sebesar Rp 48,92 triliun. Namun demikian, akan meningkatkan penerimaan berbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp 77,85 triliun.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada sektor industri, alokasi gas hendaknya diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya dapat diekspor. “Persentase gas yang diekspor sebesar 40,55% hendaknya secara bertahap dapat dialokasikan untuk industri dalam negeri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kemenperin mengusulkan perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. “Alokasi gas yang semula untuk tujuh sektor industri menjadi 10 sektor industri,” ujarnya.

Kesepuluh sektor industri tersebut, yakni Industri Pupuk, Industri Petrokimia, Industri Oleokimia, Industri Baja/Logam Lainnya, Industri Keramik, Industri Kaca, Industri Ban dan Sarung Tangan Karet, Industri Pulp dan Kertas, Industri Makanan dan Minuman, serta Industri Tekstil dan Alas Kaki. “Tambahan sektor itu akan dibahas lagi oleh tim khusus. Harga yang kompetitif terus dikaji,” ujar Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News