KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hadapi tren peningkatan ekonomi digital, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis industri manufaktur tetap menyerap tenaga kerja dengan besar.

"Kita memperkirakan akan ada penambahan 30 juta tenaga kerja dalam 15 tahun mendatang. Fourth industrial revolution bisa memperbaiki ekonomi Indonesia," katanya di acara soft launching CNBC Indonesia, Kamis (8/2).

Ketum Golkar ini percaya diri melihat performa industri manufaktur yang gemilang pada 2017 lalu. Dimana industri manufaktur menyumbang 76% dari total nilai ekspor Indonesia yang sebesar 168,73 miliar dolar AS pada 2017.

Sementara jika dijabarkan lebih lanjut, sektor manufaktur yang paling tinggi pertumbuhannya oada triwulan IV 2017 adalah industri makanan dan minuman sebesar 13,76 %, industri mesin dan perlengkapan 9,51 %, industri logam dasar 7,05 %, serta industri tekstil dan pakaian jadi 6,39 %.

Industri manufaktur unggulan ini juga yang kata Menperin akan jadi fokus dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

"Berdasarkan analisis kita, ada lima sektor yang kita menjadi prioritas untuk implementasi industri 4.0 yaitu, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia," lanjutnya.

Sementara itu Yanuar Nugroho, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden secara terpisah mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya menyusun cetak biru (blueprint) pendidikan vokasi guna mengantisipasi ekonomi digital tadi. Sebab salah satu aspek yang akan jadi fokus adalah soal e-commerce.

"Tidak hanya untuk e-commerce sebenarnya, tapi seluruhnya karena saat ini kan memang ada yang belum sinkron antara kebutuhan dan pasokan tenaga kerja industri. Nah melalui blueprint itu kita mencoba untuk menautkannya," katanya kepada KONTAN, Kamis (8/2) di Jakarta.

Meski demikian ia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal blueprint pendidikan vokasi ini, lantaran butuh banyak koordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Salah satu fungsi blueprint itu adalah memastikan itu link. Makanya butuh koordinasi antara Kemdikbud yang urus pendidikan, tapi Balai Latihan Kerja (BLK) itunkan ada di Kemnaker, sementara yang butuh pekerja adalah Kemenperin dan Kemenko Perekonomian. Tapi yang jelas presiden memang sudah instruksikan menyusun blueprint pendidikan vokasi," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto