KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin memperkuat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui optimalisasi pengadaan pemerintah. Program ini bertujuan untuk membanjiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan e-katalog dengan produk-produk dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan langkah ini menjadi strategi penting dalam melindungi industri nasional sekaligus memperkuat struktur manufaktur Indonesia. Salah satunya dengan memacu penggunaan produk manufaktur yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menperin menegaskan bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi lokomotif bagi pertumbuhan industri nasional. “Salah satu caranya adalah memastikan e-katalog dibanjiri oleh produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN,” ungkap Agus dalam keterangan tertulis yang disiarkan pada Senin (15/12/2025) malam.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Sebagai bagian dari strategi ini, Agus pun kembali menggaungkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Beli Produk Dalam Negeri. Guna mendukung program tersebut, Kemenperin pun menggelar Business Matching Produk Dalam Negeri 2025.

Baca Juga: Begini Strategi Erajaya Swasembada (ERAA) Kerek Kinerja Saat Nataru 2025/2026

"Kalau kita sudah bisa produksi sendiri, maka membeli produk impor seharusnya menjadi sesuatu yang memalukan. Ini penting untuk melindungi industri dalam negeri dan sekaligus melindungi saudara-saudara kita yang bekerja pada industri tersebut,” kata Agus.

Menperin menegaskan bahwa keberpihakan terhadap produk domestik merupakan praktik kebijakan yang dilakukan secara global. Agus bilang, hampir semua negara berupaya melindungi industri dalam negerinya.

“Meksiko adalah salah satu contoh success story. Negara tersebut secara konsisten menerapkan kebijakan kandungan lokal untuk memperkuat industri manufakturnya. Indonesia juga harus berani melakukan hal yang sama,” ungkap Agus.

Dalam konteks nasional, Agus menegaskan bahwa kebijakan P3DN dan TKDN menjadi instrumen strategis untuk menghadapi tantangan serius, termasuk praktik mafia impor.

“Mafia impor itu luar biasa tantangannya bagi kita. Karena itu, kebijakan TKDN merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri,” tegas Agus.

Agus menambahkan, preferensi terhadap P3DN tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah manufaktur, tetapi juga memperkuat kemandirian rantai pasok dan daya saing industri nasional secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mempercepat partisipasi industri, Kemenperin telah menyelesaikan reformasi kebijakan TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terbaru.

Baca Juga: Simak Strategi Campina Ice Cream (CAMP) untuk Dongkrak Kinerja di Tahun 2026

Reformasi ini mencakup penyederhanaan penghitungan TKDN, percepatan proses sertifikasi, kemudahan bagi industri kecil, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri. Reformasi TKDN ini tertuang dalam Permenperin Nomor 35 Tahun 2025.

“Melalui Permenperin yang baru, kami ingin meyakinkan produsen agar berani dan aktif mencantumkan nilai TKDN pada produk-produk mereka. Dengan begitu, kita bisa membanjiri LKPP dan e-katalog dengan produk dalam negeri,” jelas Agus.

Adapun, Business Matching Produk Dalam Negeri 2025 berlangsung pada 15–16 Desember 2025. Agenda ini difokuskan pada penguatan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mengutamakan produk dalam negeri, perluasan akses pasar bagi industri kecil dan menengah, serta peningkatan penggunaan P3DN untuk kebutuhan strategis, termasuk haji dan umrah.

Selanjutnya: Cara Login Telegram Web Tanpa Menginstal Aplikasi, Cek Panduan Lengkapnya!

Menarik Dibaca: Cara Login Telegram Web Tanpa Menginstal Aplikasi, Cek Panduan Lengkapnya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News