JAKARTA. Pemerintah mulai gerah dengan rencana aksi demonstrasi untuk menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, kenaikan harga BBM bertujuan membantu rakyat miskin agar subsidi tepat sasaran. Sebab, dengan harga BBM naik, rakyat miskin dapat bantuan berupa kompensasi.

"Terus terang subsidi BBM selama ini dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang punya mobil banyak. Mereka itu orang kaya yang memiliki dua sampai tiga mobil. Nah, sekarang subsidi akan dialihkan kepada rakyat yang memerlukan, kurang mampu, rakyat miskin kok malah tidak setuju. Itu, kan, aneh," ujar Sudi, Kamis (13/6).

Menurut Sudi, sebenarnya rakyat miskin tidak menolak kenaikan harga BBM karena mereka mendapatkan kompensasinya dari pemerintah melalui beberapa program pemerintah. Sudi justru curiga ada pihak di balik demonstrasi penolakan kenaikan BBM untuk kepentingan politik dengan memanfaatkan rakyat miskin.

Sudi mengatakan, partai politik (Parpol) yang menolak kenaikan harga BBM itu merupakan sesuatu yang wajar di negara demokrasi. Tapi, jika ada parpol yang ngotot melakukan aksi penolakan berlebihan, justru semakin aneh. Di situ malah semakin terlihat kepentingannya di balik aksi penolakan kenaikan BBM tersebut.

Terkait manuver yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas aksi penolakan BBM, dan statusnya dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Sudi memilih menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja.

"Tidak elok mengomentari atau menilai organisasi politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya," kilah Sudi.

Sudi juga membantah jika SBY berniat mengeluarkan PKS dalam koalisi. Menurutnya, pernyataan sejumlah kader PKS tentang niat presiden mengeluarkan mereka dari koalisi tidak benar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan