KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta agar pemerintah daerah memberikan data akurat terkait warga yang terdampak Covid-19, agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Menurut Juliari, data tersebut dibutuhkan mengingat data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bansos tunai tidak hanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut dia, untuk target 9 juta keluarga yang mendapatkan bansos tunai, dibutuhkan pula data dari daerah tingkat II yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Baca Juga: Moda transportasi kembali beroperasi, begini nasib perjalanan kereta api jarak jauh

"DTKS kami hanyalah jadi referensi, tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Kami berharap daerah, dalam hal ini Pemkab dan Pemkot, memberikan data akurat sehingga bansos tunai bisa disalurkan secara tepat," ujar Juliari dalam konferensi pers, Jumat (8/5).

Adapun, bansos tunai ini diberikan mulai April-Juni 2020, dengan besaran Rp 600.000 per keluarga per bulan. Juliari mengatakan, saat ini penyaluran bansos tunai pun sudah mulai dilakukan.

Untuk data bansos tunai ini, Juliari mengaku baru mendapat 7,8 juta KK, sehingga masih dibutuhkan 1,2 juta KK agar target penerima bansos tunai bisa tercapai.

Tak hanya bansos tunai, ada juga bansos non reguler lain yang diperuntukkan selama pandemi Covid-19, yakni bansos sembako Jabodetabek. Untuk bansos Jabodetabek ini ditargetkan ada 1,3 juta keluarga penerima bansos di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga penerima di Bodetabek.

Baca Juga: Genjot KPR di tengah pandemi, BTN luncurkan program Ketupat Beruntung

Untuk bansos Jabodetabek ini, nilai penyalurannya sebesar Rp 600.000 per keluarga dalam bentuk paket sembako mulai dari April-Juni 2020. Penyaluran dilakukan selama 2 minggu sekali, dimana tiap penyaluran senilai Rp 300.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi