KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, masih banyak lahan sekolah rakyat yang masih bermasalah alias belum menyandang status clean and clear.

Saifullah menjelaskan, dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum clean and clear. Sementara itu, dia bilang, saat ini sudah 35 lahan yang dinyatakan layak.

Hal tersebut diungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5).

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

“Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, dan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Saifullah.

Baca Juga: Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Dimulai, 65 Sekolah Ditargetkan Kelar di Juli 2025

Saifullah mengungkapkan, rencananya sekolah rakyat dibangun sebanyak 200 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.

“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure nya,” jelas Nusron.

Dia bilang, verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear.

Baca Juga: Gus Ipul Sebut Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat Bisa Mencapai 2000 Orang

Dengan begitu, lanjut Nusron, ke depan tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.  

“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News